Yusril Turun Gunung, Akankah Mahkamah Konstitusi Jebol?

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Yusril Ihza Mahendra saat beracara di MK. Foto: Ist

JAKARTA, Metasatu.com – Gugatan judicial review terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presdien dan wakil presiden sudah berkali-kali digugat. Sejauh ini Mahkamah Konstitusi (MK) keukeuh menolak gugata termasuk yang dilayang kan Partai Umat besutan politisi senior Amien Rais.

Kini pasal terkait presidential threshold di dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali yang mewajibkan setiap pasangan valon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara nasional pada pemilu sebelumnya, kembali digugat,

Menariknya, penggugat kali ini adalah Dewan Perwakil Daerah (DPD) yang menyertakan Ketua Umum Patai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Seperti diketahui, Yusril merupakan pakar hukum Tata Negara dan sering beracara di MK, termasuk ketika menjadi pembela pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam sengketa Pilpres 2019.

Seluruh pimpinan DPD yang terdiri dari Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan tiga Wakil Ketua DPD yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin dikutkan dalam gugatan tersebut. sementara dari PBB, juga diikutkan Sekjen Jenderal PBB Afriansyah Noor.

Dari berkas permohonan yang diunggah di laman resmi MK, tercatat permohonan tersebut diajukan pada 25 Maret 2022. Para pemohon meminta supaya Mahkamah menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

“Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi petikan petitum pemohon.

Menurut La Nyalla dan kawan-kawan, ketentuan tentang presidential threshold telah menghalangi hak para anggota DPD untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Kehadiran presidential threshold dinilai hanya memberikan akses khusus kepada para elite politik yang memiliki kekuatan, tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu. Padahal, begitu banyak putra-putri daerah yang hebat dan mampu serta sangat layak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden.

“Bahwa eksistensi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah merugikan daerah dan semakin memperlebar kesenjangan antara daerah dan pusat,” demikian petikan berkas permohonan.

Sedang Yusril menyebutkan, presidential threshold telah menghalangi partainya untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Sebab, pada pemilu sebelumnya suara PBB tak sampai 20 persen dari jumlah kursi DPR.
“Bahwa sebagai partai politik peserta pemilu, Pemohon II seharusnya memiliki hak konstitusional untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.”

Menurut para pemohon, ketentuan tentang presidential threshold yang dimuat dalam Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut mengamanatkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu atau sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Oleh para pemohon, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu juga dinilai telah mengakibatkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden.

“Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019 yang menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sama, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (policy maker) untuk mengeliminasi atau menghapus pemberlakuan ketentuan presidential threshold karena telah melahirkan kegaduhan politik atau polarisasi dukungan politik yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman dan keutuhan masyarakat.”

Atas alasan-alasan tersebut, La Nyalla, Yusril, dan para pemohon lainnya meminta Mahkamah mengabulkan permohonan mereka untuk membatalkan ketentuan tentang presidential threshold dalam UU Pemilu.

Akankah uji materi yang diajukan Yusril dkk, akan berhasil mengubah sikap majelis hakim MK dalam memutus ketentuan presidential threshold? Sebab jika judicial review  yang digawangi Yusril gagal. maka legitimasi keberadaan  presidential threshold semakin kuat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.