Yunarto: Reshuffle Kabinet Akomodatif, Bukan Kinerja

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Suasana pelantikan anggota kabinet baru. Foto: Biro Setpres

JAKARTA, Metasatu.com- Reshuffle kabinet yang sudah dirumurkan sejak sepekan terakhir berakhir antiklimaks. Harapan publik agar terjadi pergantian anggota kabainet berbasis kinerja, tidak terpenuhi.

“Kalau dilihat framming besarnya, hari ini kan bukan reshuffle yang sesungguhnya. Reshuffle dalam artinya sesungguhnya adalah peningkatan kompetensi, tata ulang kinerja. Apa yang dipertontonkan saat ini, menurut saya, lebih pada pertunjukan politik,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya saat diwawancara Kompas TV, Rabu (15/6/2022).

Menurut Yunarto, reshuffle kali ini lebh pada politik akomodatif. Bukan hanya masuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, namun juga politisi Partai Bulan Bintang yang menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu siang.

Dengan pelantikan itu, Hadi resmi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN. Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Sementara itu, posisi wakil menteri tersebut yakni Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.

Sementara usai dilantik, Hadi Tjahjanto yang sempat dirumorkan akan menjadi Menteri Pertahanan, mengatakan, target yang ingin dicapai adalah realisasi sertifikasi tanah masyarakat.

“Targetnya merealisasikan program sertifikat tanah. Saat ini sudahterealisasi  81 juta dari target 126 juta sertifikat. Target kedua, menyelesaikan berbagai sengketa tanah. Kita lihat dulu permasalahannya, apapkah ada overlapping antara institusi dengan milik rakyat. Ketiga, terkait dengan penyediaan lahan untuk IKN,” ujar Hadi Tjahjanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.