Warsono: Saya Ingin Kepatuhan Bayar Pajak Dimulai dari ASN

Penulis:   Gita Fetty Utami  | Editor:  Gita FU
oleh
Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap Warsono, di kantornya. Foto: GFU/ist

CILACAP, Metasatu.com — Sosialisasi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cilacap terus digaungkan oleh Samsat, Polres, jajaran OPD, para influencer media sosial, sejumlah komunitas, dan media berita baik cetak, online, maupun elektronik.

Saat ditemui di kantornya, Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap Warsono, mengungkapkan pandangannya terhadap pajak.

“Saya ingin dimulai dari ASN sebagai contoh atau panutan. Setelah itu barulah kita bisa memberi himbauan kepada warga masyarakat,” cetusnya pada Metasatu, Rabu (21/9/2022) lalu.

Warsono mengatakan Pemkab Cilacap telah melakukan langkah inspeksi dan pendataan terhadap pemilik kendaraan bermotor di instansi/OPD.

“Kurang lebih 400 kendaraan bermotor milik OPD-OPD. Himbauan, surat dari Sekda sudah. Lalu ada persyaratan untuk desa-desa yang sudah diberi inventaris plat merah, diwajibkan membayar pajak agar bisa mencairkan ADD,” urainya.

Aturan tentang Kendaraan Dinas

Ketika disinggung perkara kendaraan dinas sebagai aset daerah yang dimiliki oleh OPD-OPD, Warsono mengatakan telah ada aturannya di Perbup.

Hanya saja untuk ke depan ia menginginkan adanya Perbup baru yang disempurnakan. Di mana di dalamnya memberi standar lebih jelas tentang masa pemakaian kendaraan dinas, mengatur tata laksana pengadaan kendaraan, dan kemanfaatan yang berlaku secara umum.

“Semua kendaraan ada nilai/masa penggunaan, jangkanya 5 tahun. Jika sudah melewati masa pemakaian maka akan dievaluasi, apakah bisa dilakukan pengadaan lagi atau tidak. Kendaraan dinas yang sudah melewati masa pemakaian, dan ini perlu diluruskan, akan dilelang secara terbuka dan online untuk umum,” jelasnya.

Warsono juga menegaskan dengan proses lelang yang terbuka dan dilakukan di luar Cilacap (pelaksana lelang di Purwokerto), bisa menjamin transaksi yang bebas KKN.

Pemeliharaan dan Penggunaan Kendaraan Dinas

Warsono mengungkapkan, pada prinsipnya seluruh aset daerah, termasuk kendaraan dinas diatur dan dicatat pengunaannya pada masing-masing OPD.

Adapun untuk mobil dinas tidak ikut dibawa oleh pejabat yang bersangkutan (Kepala OPD) ketika terjadi mutasi atau rotasi.

“Kecuali dengan pertimbangan tertentu yang bersifat strategis, dan pejabat tersebut meminta izin terlebih dahulu kepada Sekda. Sekda biasanya memberi izin misal pada OPD baru yang butuh mobilitas tinggi,” terangnya.

Sebab jika terjadi pergeseran aset dari tempat lama ke tempat baru, pejabat tersebut harus mengisi Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tersebut, lanjut Warsono.

Selain itu, setiap kendaraan dinas sudah memiliki kuota SSH (standar satuan harga), yang mengatur tentang bea pemeliharaan per tahun. Penggunaan bea ini diaudit oleh BPK dan Inspektorat.

Di dalam bea pemeliharaan itu memang tidak mencakup pajak kendaraan bermotor. Sehingga masalah pembiayaan pajak tersebut diserahkan kebijakannya ke masing-masing OPD.

“Jika ada sisa bea pemeliharaan maka akan dikembalikan menjadi SILPA untuk tahun anggaran berikutnya,” tutup Warsono.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *