Tindaklanjut Perintah Presiden, Kejagung Gelar Intelijen Yustisial, Apa Itu?

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Foto: Ist

JAKARTA, Metasatu.com – Kejaksaan Agung merespon cepat perintah Presiden Joiko Widodo untuk untuk mengawasi dan menindak peredaran barang-barang impor dengan berlabel produk lokal. Jaksa Agung Burhanuddin memerintahkan jajarannya menggelar operasi intelijen yustisial.

Namun demikian, Kejagung mengimbau pelaku impor yang telah sesuai peraturan perundangan-undangan tidak resah dengan adanya kegiatan intelijen yustisial. Sebab kegiatan intelijen yustisial ini bukan kegiatan penindakan akan tetapi pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan keterangan (pulbaket.

“Tujuannya untuk memformulasikan kebijakan yang memihak masyarakat dalam rangka perbaikan tata kelola, regulasi dan formulasi impor di masa yang akan datang untuk lebih tepat dalam rangka melindungi komoditas produksi dalam negeri,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Dr Ketut Sumedana, melalui siaran pers, Minggu (27/3/ 2022).

Menurut Ketut, pemerintah tidak anti dengan barang impor mengingat Indonesia belum merupakan negara industri maju seperti China, Amerika Serikat, Korea Selatan dan lainnya. Tentu masih banyak barang-barang yang dibutuhkan tidak bisa diproduksi dalam negeri, sehingga masih dibutuhkan impor barang.

“Importir baik yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentu akan dilindungi,” tegas Ketut.

Namun, diakui Ketut, faktanya masih banyak importir di lapangan menyalahgunakan ijin impor sebagaimana kasus yang sudah ditangani Kejaksaan seperti impor tekstil, besi dan baja serta produk turunannya dan barang-barang lain yang masih dalam pemantauan.

“Tindakan intelijen yustisial ini diharapkan dapat membawa dampak positif untuk menekan adanya importir nakal yang tidak saja merugikan negara karena menghindari bea masuk tapi juga merugikan perekonomian negara karena permainan harga komoditas tertentu,” beber Ketut.

Kejagung, menurut Ketut, tentu akan ikut berkontribusi secara aktif untuk memikirkan bagaimana penggunaan produk dalam negeri dapat terus digalakkan untuk kepentingan pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun BUMN dan BUMD.

“Dengan demikian efek dominonya akan meningkatkan dan mengakomodir produksi dalam negeri, terutamai UKM dan rumah tangga sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menggairahkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19,” tegas Ketut.

Jika dalam kegiatan intelijen yustisial kemudian ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan impor di Indonesia, Kejaksaan akan menggandeng instansi lain untuk melakukan penindakan secara hukum.

“Jadi penindakan hukum hanya ditujukan kepada importir nakal yang melakukan kecurangan atau melanggar aturan impor yang berlaku,” tutup Ketut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.