Tidak Ada Konvensi Capres untuk Pilpres 2024

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Konvensi capres Partai Demokrat 2014. Foto: Ist

KONVENSI calon presiden (capres) menjadi cara paling elegan menepis anggapan partai-partai politik yang diberi mandat mutlak oleh konstitusi mengusung capres dan calon wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi elektoral bertajuk Pemilu Presiden (Pilpres) tidak menjadi palang pintu munculnya tokoh-tokoh nonpartai. Hanya saja, konvensi capres membutuhkan 3 prasyarat dasar yang sayangnya belum bisa dipenuhi oleh seluruh partai politik (parpol) yang ada saat ini.

Wacana konvensi untuk memilih capres yang akan diusung pada Pilpres 2024 sempat digulirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun belakangan batal karena tidak memiliki mitra koalisi yang cukup untuk mengusung capres. Meski demikian, wacana konvensi capres masih saja didengungkan sejumlah pihak.

Sejatinya, konvensi menjadi jawaban atas kegagalan judicial review terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah diajukan banyak pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terakhir, gugatan dilayangkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Pasal 222 UU Pemilu mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional hasil pemilu sebelumnya. Bagi kelompok prodemokrasi, Pasal 222 dianggap sebagai belenggu yang membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai capres sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam perspektif yang lebih sempit, konvensi capres juga bisa mengakomodir keinginan adanya calon perseorangan dalam kontestasi Pilpres sebagaimana pemilihan kepala daerah. Meski harus juga diakui, konvensi capres oleh parpol memiliki kelemahan karen hanya pengurus parpol bersangkutan yang memiliki hak suara.

Dalam sejarah politik Indonesia, satu-satunya parpol yang sukses menggelar konvensi capres adalah Partai Golkar menjelang Pemilu 2004. Wiranto yang keluar sebagai pemenang konvensi mengalahkan Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Akbar Tandjung, sukses menjadi peserta Pilpres 2004 meski kandas di putaran pertama. Konvensi Partai Demokrat 2014 hanya mampu menetapkan Dahlan Iskan sebagai pemenang namun gagal mengusungnya. Bahkan kemudian Demokrat ikut mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tidak mengikuti konvensi.

Agar konvensi capres oleh parpol berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, maka dibutuhkan 3 prasyarat dasar yakni; Pertama, harus memenuhi ambang batan pencalonan presiden. Golkar sukses menggelar konvensi dan mengusungnya karena memenuhi syarat untuk mengusung capres dan cawapres. Sedang Partai Demokrat gagal mengusung pemenang konvensi karena tidak memiliki hal itu.

Kedua, kewenangan menentukan capres diserahkan mutlak pada hasil konvensi. Harus dipahami, konvensi berbeda dengan penjaringan bakal calon (balon) di mana panitia penjaringan hanya bertugas memeriksa kelengkapan administrasi sementara kewenangan menentukan calon tetap ada di tangan ketua umum atau sekelompok elit parpol.

Ketiga, tidak ada arahan dari elit partai kepada pengurus pemilik suara. Hal ini untuk menjamin pilihan pemilik suara sesuai dengan aspirasi masyarakat, minimal aspirasi kader dan simpatisan, di daerah masing-masing.

Dengan 3 prasyarat dasar tersebut, sangat mungkin tidak akan ada konvensi capres untuk Pilpres 2024. PDIP sebagai satu-satunya parpol yang memenuhi syarat mengusung capres dan cawapres tanpa berkoalis melalui klausa 20 persen kursi DPR di mana banteng moncong putih memiliki 128 kursi atau 22,26 persen, terkendala hak prerogatif yang melekat pada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah menyebut Megawati akan kontemplasi sebelum menentukan capres. Bahkan PDIP tidak akan menggunakan elektabilitas seseorang sebagai alat ukur menentukan capres.

Faktor lainnya adalah pemahaman keliru yang terus dilanggengkan di mana ketum partai direpresentasikan sebagai “pemilik”, terlebih pada partai dinasti. Kuatnya pengaruh ketum “mematikan” demokrasi di internal partai padahal secara harfiah kehadirannya sebagai penegak demokrasi. Oleh karenanya sulit berharap parpol model ini menyelenggarkan konvensi secara fair dan akuntabel. Terlebih jika ketumnya masih memiliki hasrat untuk nyapres.

Persoalan lain yang kian menegaskan tidak akan ada konvensi capres untuk Pilpres 2024 adalah masih kuatnya politik transaksional. Penentuan koalisi parpol dan capres yang akan diusung selalu diwarna isu-isu tentang mahar, oli untuk menggerakkan mesin partai, dan istilah lain yang semuanya bermuara pada uang.

Harapan paling realitis kepada parpol-parpol saat ini adalah munculnya kesadaran kolektif untuk memperkuat demokrasi melalui dua hal yakni mencairkan dikotomi nasionalis-agamis, dan mengusung capres berdasar track record serta program yang ditawarkan. Tnggalkan jauh-jauh tokoh-tokoh yang hanya mengandalkan pencitraan, dan drama. Tantangan ke depan sangat berat bagi Indonesia karena dampak pandemi dan perubahan geopolitik global pasca perang Rusia-Ukraina.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.