Sindy Syakir: Infrastuktur dan Birokrasi Jadi Tantangan Pembangunan Cilacap

Penulis:   Gita Fetty Utami  | Editor:  Gita FU
oleh
Sindy Syakir Wakil Ketua DPRD Cilacap dari Partai Golkar
Wakil Ketua DPRD Cilacap dan Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, Sindy Syakir. Foto: Gita FU

CILACAP, Metasatu.com — Muda dan progresif. Itulah dua kata yang pas mewakili sosok Sindy Syakir, politisi dari Partai Golkar Cilacap. Kiprahnya bisa disaksikan baik sebagai Wakil Ketua DPRD Cilacap periode 2019-2024, maupun sebagai Ketua DPD Partai Golkar Cilacap.

Sindy Syakir lahir di Cilacap, 2 Juni 1980. Masa SD-nya dilalui di Kecamatan Sampang, Cilacap. Sedangkan masa SMP hingga kuliah dijalaninya di Yogyakarta. Pendidikan terakhirnya ialah S2 Ilmu Administrasi Negara. Keseharian Sindy adalah sebagai pebisnis, meneruskan usaha warisan orangtuanya di Sampang.

Dari pernikahannya dengan  dr. Supatmi, SpOG., M.Kes, seorang dokter kandungan yang berpraktik di klinik pribadi di Sampang, RSI Fatimah, RSUD, dan RS Priscilla Medical Centre Cilacap, pasangan ini dikaruniai sepasang putri dan putra. Putri sulung Sindy bersekolah di Bekasi, dan putranya bersekolah  di SD BIAS Sampang.

Karir politik Sindy dimulai tahun 2007, sebagai Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Sampang. Tahun 2009 ia maju di Pemilihan Legislatif, dan berhasil terpilih hingga periode 2014 sebagai anggota Komisi C DPRD Cilacap. Tahun 2010 di masa kepemimpinan Toto Yuli Santoso, Sindy dipercaya menjabat Bendahara Partai Golkar.

Tahun 2014 ia kembali mengikuti kontestasi Pileg. Sindy lalu terpilih lagi sebagai anggota Dewan, kali itu sebagai Ketua Komisi C DPRD Cilacap, hingga periode 2019.

Sindy berlaga untuk ketiga kalinya di Pemilu Legislatif pada tahun 2019. Ia berhasil mempertahankan kepercayaan pemilihnya, kali ini Sindy menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Cilacap hingga 2024 mendatang.

Pada Musda X Partai Golkar, Sindy Syakir terpilih secara aklamasi menduduki kursi Ketua Umum DPD Partai Golkar Ciacap. Masa jabatannya dimulai sejak tahun 2020-2025.  Nama Sindy Syakir kini santer disebut-sebut bakal maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Cilacap tahun 2024.

Di sela-sela  jadwal padat Sindy Syakir, wartawan Metasatu Gita Fetty Utami berkesempatan berbincang-bincang langsung dengannya di Gedung Golkar Jalan Pemuda 12, Cilacap, Selasa lalu (12/5/2022). Ia mengungkapkan buah pikirannya tentang politik, dan kepemimpinan masa depan di Cilacap. Berikut petikan perbincangan tersebut.

Sebagai politisi dan pemimpin muda di Cilacap, apa tantangan yang dihadapi Mas Sindy?

Tantangannya, ya, banyak yang meragukan kemampuan saya. Karena usia saya dipandang masih muda, dan kurang berpengalaman dalam memimpin sebuah partai. Namun saya membuktikan diri dengan karya nyata atau kerja.

Resep kepemimpinan saya di Partai Golkar adalah mampu menciptakan komunikasi yang pas antara kader yang sudah senior maupun yang baru terjun ke partai. Formulasinya yaitu, gabungan antara yang senior, milenial, dan new comer. Saya pun mengambil ilmu dari yang senior.

Saya juga berusaha mengaplikasikan internet dan teknologi informasi. Karena tantangan sebagai pemimpin harus adaptif.

Tantangan berikutnya adalah Cilacap. Cilacap adalah Kabupaten terluas di Jateng dengan 269 desa, 15 kelurahan, 24 kecamatan, dan 2,1 juta jiwa penduduk. Secara budaya juga unik, Ngapak Banyumasan di wilayah Timur serta kota, Sunda di wilayah Barat.

Keragaman budaya ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Maka saya harus bisa mengadaptasikan kepengurusan Golkar di tingkat Desa. Dalam menyusun kepengurusan jadi berwarna, artinya ada orang Cilacap Timur, Tengah, dan Barat.

Selain itu Kaupaten Cilacap memiliki banyak Proyek Strategis Nasional. Ada Pertamina, PLTU yang menyuplai kebutuhan listrik Jawa-Bali, pertanian dengan 65.000 lahan pangan berkelanjutan yang menjadi andalan Pemerintah sebagai lumbung padi nasional.

Tantangan lain adalah posisi Kabupaten Cilacap di Barat-Selatan, jadi bukan daerah singgah melainkan daerah tujuan. Maka harus punya kebijakan yang menarik orang datang ke Cilacap, baik investasi, wisata,  maupun potensi lainnya. Berbeda dengan Purwokerto-Banyumas yang secara natural akan disinggahi/dilewati oleh para penyintas.

Apakah kebijakan Pimpinan Daerah Cilacap sekarang kurang agresif dalam menciptakan iklim investasi?

Kabupaten Cilacap adalah kabupaten penuh tantangan jadi itu bukan kelemahan Pemimpin melainkan kondisi yang extraordinary, artinya memerlukan usaha ekstra. Saya bukan menganggap usaha Pak Tatto kurang ekstra. Sebab dulu zaman Pak Probo Cilacap pro investasi, lalu terjadi penurunan kualitas karena Pak Probo tersandung masalah. Kemudian Pak Tatto naik dan diperbaiki lagi.

Tantangan kita memang di masalah infrastruktur. Jalanan kita yang (kategori) mantap baru berkisar 55-60 %. Tahun 2014-2015 ketika saya jadi Ketua Komisi C kualitasnya sempat meningkat jadi 70-75%. Tapi tahun 2020 kita terhantam pandemi sehingga banyak refocussing. Tadinya untuk merawat jalan, bikin jalan baru, atau alih status dari jalan Desa menjadi jalan Kabupaten, menjadi terhambat.

Berapa sebetulnya panjang ruas jalan Cilacap?

Panjangnya luar biasa yaitu sekitar 1400 KM. Jadi prioritas ke depan tetap infrastruktur. Karena ini jantung semua sector. Pariwisata, industri akan jalan kalau infrastrukturnya baik.

Selain itu apalagi hal yang seharusnya jadi prioritas di Cilacap?

Reformasi birokrasi. Artinya birokrasi di Kabupaten Cilacap harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sekarang system serba online, perizinan sudah pakai One Single Submission (OSS).Kemudian pengurusan administrasi kependudukan perlu didorong, sebab masih sering terjadi sistemnya sudah online tapi mekanisme distribusi perlu diperbaiki.

Ini saya dapat laporan dari Ketua Komisi A yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar, Mitra Patriasmoro. KTP Jeruklegi sudah banyak yang jadi tapi masih numpuk, karena nunggu para Kades datang mengambil. Ini kan harusnya diubah polanya, mungkin bisa dikirim pakai kurir. Jika masalahnya di anggaran, kan bisa dibicarakan dengan DPRD. Disdukcapil seharusnya sudah adaptif, menganggarkan biaya pengiriman. Kalau perlu contohlah Polres Cilacap yang sudah cukup baik. Di Polres itu bikin SIM online, lalu hasil jadinya dikirim ke alamat penerima.

Bahkan jika dimungkinkan oleh regulasi dari Pusat hingga Daerah, kalau bisa data kependudukan selain berbentuk fisik juga sertifikat non fisik, seperti di aplikasi Peduli Lindungi. Atau seperti di Partai Golkar yang kini punya E-KTA, bisa dicetak mandiri, atau dicetakkan oleh Pengurus DPP, atau pun tidak dicetak hanya disimpan di folder gadget.

Betulkah anggaran untuk infrastruktur di Cilacap relatif kecil?

Ya, memang relatif kecil untuk wilayah seluas Cilacap walaupun nilainya terlihat besar yakni 120 M. Dengan ruas jalan sepanjang 1400 KM jika ingin persentase jalan mantap dinaikkan dari 55-60% ke 70-75%, paling tidak perlu 400 M.

Belum lagi secara teknis kontur jalan di Cilacap banyak berupa pegunungan, sehingga tanahnya labil. Maka  lebih disarankan pakai rigid pavement yang umur teknisnya lebih lama, meskipun secara penampilan tidak sebagus hotmix dan biaya perawatannya mahal. Tapi kita pelan-pelan harus menuju  ke sana.

Apakah  Cilacap bisa memaksimalkan anggaran untuk infrastruktur?

Begini, anggaran Cilacap itu 3,4 T per tahun, PAD 750 M. Nah, ketika Pemprov atau Pemkab/Pemkot menyusun APBD maka yang pertama dialokasikan adalah dana untuk pendidikan dan kesehatan. Karena dua sektor itu wajib hukumnya, sebesar 20% dari anggaran. Maka jika infrastruktur dipaksakan maksimal nanti bakal mengkoreksi sektor lain, misal UMKM.

Solusinya pertama, Pemkab memakai skala prioritas. Misalnya di dua tahun pertama genjot infrastruktur. Tahun ketiga untuk UMKM, dan seterusnya. Tanpa melalaikan angka 20% untuk pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Pemkab harus agresif mendatangkan investor. Walaupun investor yang datang padat modal, nilai investasinya akan menambah PAD. Syukur-syukur kalau padat karya, sehingga bisa melibatkan tenaga kerja lokal. Artinya hal tersebut dapat menambah daya beli masyarakat.

Kabar baik untuk Kabupaten Cilacap. Per tahun 2024 akan ada penambahan dari sector migas, sekitar 200 M.

Apa program prioritas jika menjadi Bupati Cilacap?

Pertama, meningkatkan infrastruktur. Kedua, optimalisasi UMKM. Ketiga, sektor pariwisata. Kok, pariwisata tidak ditempatkan di poin pertama? Sebab Cilacap wilayah industri sehingga harus dipetakan dengan baik.

Misal, Pantai Teluk Penyu yang menjadi target PAD. Di situ ada kegiatan industri, dan wisata. Keduanya bertolakbelakang, maka harus dipetakan supaya berjalan berdampingan.

Pola program kerja OPD Cilacap juga perlu diubah, dari project oriented menjadi functional oriented. Karena selama ini orientasi fungsionalnya masih kurang maksmal, lebih ke bagi rata. Katakanlah ada 1 ruas jalan perlu 1 M.  Tapi kalau dana 1 M ditumpukan ke ruas jalan itu saja, nanti ada ruas jalan lain yang tidak tertangani. Akhirnya dana 1 M dibagi rata untuk lebih dari satu ruas jalan. Akhirnya tidak sesuai fungsi, mungkin dari sisi perawatan, umur teknis, dll.

Satu-satunya jalan PAD harus digenjot.

Bagaimana menangani premanisme di Cilacap?

Ini perlu kerjasama banyak pihak. Sebab preman itu kan orang yang tidak mendapatkan akses untuk mencari nafkah. Harus ada pendekatan terstruktur, dekati mereka, sadarkan, beri pelatihan atau modal, lalu arahkan. Memang tidak mudah karena premanisme sudah mengakar.

Premanisme itu  bisa tumbuh karena ketidakjelasan birokrasi,  ketidakseimbangan birokrasi, atau birokrasinya sendiri adalah premanisme. Jadi sambil memperbaiki mental birokrasi, tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat pula.

Premanisme akan hilang dengan sendirinya apabila orang-orang yang dianggap preman bisa mendapat akses yang adil, dan proporsional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.