Seluruh Warga Jakarta Wajib Mengganti Dokumen Kependudukan

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Jalan Mpok Nori di Jakarta. Foto: ist

TIDAK lama lagi, seluruh warga DKI Jakarta wajib mengubah dokumen baik dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga Sertipikat tanah.

Apakah hal itu juga akan seheboh perubahan perubahan 22 nama jalan di yang belum lama ini disahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan?

Seperti kita lihat di media sosial (medsos), perubahan nama-nama jalan di DKI Jakarta yang dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap tokoh Betawi, menjadi lahan caci-maki dengan alasan merepotkan warga.

Meski kita tahu, mereka yang mencaci-maki dengan berbagai tudingan tak berdasar orang yang itu-itu saja, yang telah memdeklrasikan menolak move atas kekalahan jagoannya di Pilkada DKI Jakarta 2017, tetap kita pun dibuat heran dengan kenaifannya.

Sebab tanpa perubahan nama jalan pun, warga Jakarta secara keseluruhan akan mengganti dokumennya setelah Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara.

Konsekuensi paling dekat yang akan dirasakan warga Jakarta terkait pemindahan IKN ke Nusantara di Kalimantan Timur adalah hilangnya kata DKI (Daerah Khusus Ibu Kota) yang selama ini diletakkan sebelum kata Jakarta.

Dengan perubahan status IKN, maka otomatis kata “DKI” hilang yang berarti akan berdampak kepada seluruh dokumen pribadi maupun usaha.

Bisa saja kelak DKI berubah menjadi Daerah Khusus (DI), Daerah Khusus Ekonomi (DKE), atau bahkan tidak menggunakan kekhususan lagi.

Oleh karenanya, bagi warga yang tinggal di 22 jalan yang berganti nama, tidak perlu repot-repot mengganti dokumen yang sekarang. Lebih baik menunggu pemindahan IKN Nusantara secara resmi.

Pertama karena dokumen yang ada saat ini masih tetap bisa dipakai sampai habis masa berlakunya dan tidak berdampak pada layanan Kepoisian, Dinas Kependudukan, BPJS maupun Jasa Raharja.

Kedua, berdasar UU IKN Nusantara yang disahkan tanggal 18 Januari 2022, penghapusan kata “DKI” dari Jakarta tidak akan sampai tahun 2024.

Mari kita lihat ketentuan Pasal 39 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi, Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota ke IKN Nusantara dengan keputusan presiden.

Lalu di Pasal 41 (1) dikatakan, sejak ditetapkan keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota maka paling lambat 2 tahun Pasal 5 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedang Pasal 41 (2) tegas menyebut, paling lambat 2 tahun sejak UU IKN diundangkan maka UU No 29/2007  diubah. Tentang kekhususan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota, UU IKN Nusantara tidak menyebutnya secara spesifik.

Perubahan nama jalan-jalan di Jakarta, sangat mungkin bertalian erat dengan akan terjadinya perubahan status. Jakarta harus memiliki sesuatu yang khas setelah tidak lagi menjadi ibu kota.

Jadi mengapa dibuat heboh?

Apakah yang menghebohkan perubahan nama jalan juga termasuk mereka yang tidak sepakat dengan pemindahan ibu kota? Apakah narasi mereka masih tetap akan sama ketika seluruh warga Jakarta dipaksa mengganti dokumen kependudukannya?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.