SEMARANG, Metasatu.com – Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) berdasarkan Grand Design 2020-2024 mengalami revisi dalam perjalanannya.
Penyebabnya adalah faktor tak terduga selama praktik RB di lingkungan Kementerian dan Lembaga, seperti pandemi Covid-19.
Kemenpan RB sebagai pembina dan pengawas saat ini sedang memproses sebuah aturan baru terkait penajaman pelaksanaan RB di Kementerian dan Lembaga.
Karena itu Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar rapat pelaksanaan RB tahun 2023, Senin (6/2/2023).
Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan Kepala Bagian Program Humas Toni Sugiarto hadir mengikuti rapat tersebut secara virtual dari kantor wilayah.
Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara yang membuka rapat mengatakan pentingnya kegiatan ini karena terdapat perubahan-perubahan dalam pelaksanaan RB.
“Ini sangat penting bagi kita untuk menginternalisasi program-program ini ke satuan kerja,” ujarnya.
Sementara, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan RB pada Kemenpan RB Agus Uji Hantara mengatakan bahwa Kemenkumham termasuk salah satu Kementerian yang konsisten melaksanakan RB.
Namun, secara keseluruhan di Kementerian/Lembaga masih terdapat gap dari apa yang diharapkan Presiden dan grand design RB pada capaian di fase ketiga ini.
“Kita rasakan bahwa capaian fase roadmap ketiga masih banyak PR dan harus lebih fokus. Oleh karena itu kami melakukan beberapa hal terkait perbaikan kebijakan,” katanya.
Jika melihat dari indeks di Kementerian/Lembaga secara keseluruhan sudah bagus, namun dampak belum dirasakan masyarakat. “Untuk itu, perlu disusun kebijakan baru atau strategi baru yaitu RB Tematik,” imbuh Agus.
RB Tematik sendiri diharapkan mampu menyelesaikan isu strategis atau problem hilir yaitu pelayanan publik, stunting, kemiskinan, lapangan pekerjaan, perizinan, hingga inflasi.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan paparan Agus Uji Hantara dan diskusi dua arah dengan para peserta yang terdiri dari seluruh kantor wilayah.
