Temuan KPK, Potensi Jual Beli Jabatan di Cilacap Masih Tinggi

Penulis:   Gita Fetty Utami  | Editor:  Gita FU
oleh
Gedung KPK. Foto: ist

CILACAP, Metasatu.com — Kunjungan Tim Korsupgah (Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) KPK RI wilayah III yang melakukan Monitoring dan Evaluasi MCP (Monitoring Centre for Prevention) dan Tematik KPK RI di Cilacap pada Rabu (6/7/2022) lalu menyisakan sejumlah catatan. Di antaranya, KPK menemukan ada potensi jual beli jabatan yang masih tinggi di kalangan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Untuk diketahui, MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional

Delapan area intervensi MCP KPK yaitu: perencanaan dan penganggaran APBD; Pengadaan barang dan jasa; perizinan; pengawasan APIP; manajemen ASN; optimalisasi Pajak daerah; manajemen aset daerah; tata kelola Keuangan desa.

Sumber Metasatu menyebutkan, nilai potensi jual beli jabatan yang diberikan oleh KPK pada Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah sebesar 23 %.

“Berdasarkan analisa KPK, dikaitkan isu jual beli jabatan di bidding kemarin dan sebelumnya, menjadi masuk akal. Karena indikasi potensi jual beli jabatan di Cilacap dinilai 23% oleh KPK.
Artinya dugaan masyarakat diendus juga oleh KPK,” tutur sumber yang enggan disebut namanya, pada Metasatu melalui telepon, Jumat (8/7/2022).

Catatan dari KASN

Sementara terkait kedatangan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) ke Cilacap beberapa waktu lalu, sumber metasatu menyebutkan penyebabnya adalah laporan dugaan jual beli jabatan pada proses bidding 7 Kepala OPD.

Sehingga si pelapor meminta pelantikan pejabat baik hasil bidding maupun assessment, ditunda hingga pelantikan Bupati berikutnya.

Sumber Metasatu juga menyebutkan ada sejumlah catatan dari KASN terkait beberapa temuan kejanggalan lain pada proses bidding 7 Kepala OPD.

“Yang pertama, dari 7 orang calon kuat Kepala OPD ternyata satu calon putra mahkota untuk DPMPTSP, ternyata memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan calon lainnya. Itu kejanggalan. Kalau dijadikan Kepala Dinas maka akan merugikan dinas itu sendiri dalam bentuk pelayanan,” kata sumber pada Metasatu, Kamis (7/7/2022).

“Yang kedua, 4 putra mahkota di 4 OPD tidak linier, tidak sesuai dengan pendidikannya. Contoh putra mahkota yang akan ditempatkan di Dinas Pariwisata, itu tidak sesuai antara latar belakang pendidikannya dengan OPD yang akan ditempati,” tutup sang sumber.

 

One thought on “Temuan KPK, Potensi Jual Beli Jabatan di Cilacap Masih Tinggi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.