PKK Purbalingga Harus Peduli Pada Masalah Pemda

Penulis:   Prajna Buntarti | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Kegiatan rapat konsultasi PKK di Desa Tanalum, Selasa (15/3/2022) di aula Balai Desa Tanalum. Foto: Ist

PURBALINGGA, Metasatu.com – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengharapkan terciptanya simbiosis mutualisme antara Pemkab Purbalingga dan PKK Purbalingga. Sebab PKK merupakan mitra pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk mensukseskan program pemerintah yang telah dicanangkan.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat menyampaikan sambutan pada acara Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, Selasa (15/3/2022) di Pendopo DipokusumoPurbalingga

Bupati mengatakan, komunikasi serta hubungan baik harus tercipta antara Pemkab dengan PKK di berbagai bidang sesuai dengan Pokja.

“Harus tercipta simbiosis mutualisme antara Pemkab dan PKK. Karena PKK adalah mitra pemerintah bahkan hingga tingkat bawah yang akan ikut mensukseskan program pemerintah,” kata Bupati.

Bupati menyatakan komitmennya untuk mensukseskan program PKK salah satunya dengan meningkatkan anggaran kegiatan di masing-masing Kecamatan. Di tahun 2017 anggaran kegiatan PKK di Kecamatan masih berkisar Rp 7 juta lalu meningkat menjadi 15 juta. Bupati meminta kepada Bappelitbangda untuk menganggarkan minimal Rp 25 juta pertahun untuk kegiatan PKK di Kecamatan.

“Ini adalah komitmen kami selaku kepala daerah untuk mensukseskan program PKK. Saya meminta kepada Bappelitbangda untuk menganggarkan minimal Rp 25 juta pertahun untuk kegiatan PKK di Kecamatan,” ujarnya.

Berbagai permasalahan yang saat ini tengah dihadapi pemerintah daerah antara lain permasalahan kemiskinan, peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM), permasalahan stunting dan Anak usia sekolah tidak sekolah (AUTS) dan ketahanan pangan. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan memasukkannya ke dalam program PKK.

Keluarga besar PKK diminta mengerti dan menyadari terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah, juga pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pemda.

“Yang namanya PKK ini harus bisa aware, apa si sebetulnya permasalahan di pemda itu apa, PR-PR yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah itu apa. Sehingga nanti panjenengan ikut membantu dengan jalan memasukkan program-program tersebut dimasukkan ke dalam program kerja PKK,” kata Bupati.

Permasalahan peningkatan IPM dapat didukung oleh beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terkait permasalahan Pendidikan, Kabupaten Purbalingga masih memiliki PR berupa masih tingginya angka Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUTS). Di sektor kesehatan, masih memiliki permasalahan berupa tingginya angka stunting, juga permasalahan ketahanan pangan.

Harapan Bupati juga harus dimasukkan dalam program kerja PKK di tiap desa, hal ini disampaikan oleh TP PKK Kecamatan yang menghadiri Rapat Konsultasi PKK pada tiap desa di seluruh kecamatan. Permasalahan pendidikan, perempuan dan anak, utamanya angka perceraian yang masih tinggi dan masih ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“PKK harus mampu membuat program kerja yang dapat membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas,” pintanya.

Dalam acara HKG PKK ke 50, secara simbolis Bupati menyerahkan bantuan PMBA stunting bagi TP PKK Desa Sirau Karangmoncol, bantuan AUTS, bantuan beras lele (rasle) bagi Desa Banjarsari, dan bantuan bibit cabai bagi TP PKK Bodaskarangjati Rembang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.