Pemerintah Enggan Buka Draf KUHP, Petisi Menggema

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Ilustrasi borgol dan ruang penjara. Foto: Ist

JAKARTA, Metasatu.com – Desakan agar pemerintah segera membuka Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menggema. Kecurigaan adanya upaya penghilangan partisipasi publik dan menyembunyikan pasal-pasal kontroversial, menjadi alasannya.

Sebab pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden serta pasal penghinaan terhadap pemerintah, dipastikan masih ada. Padahal kedua pasal tersebut termasuk yang ditolak masyarakat melalui demo besar-besaran tahun 2019 lalu sehingga RKUHP ditarik dari DPR.

Salah satu elemen yang menyuarakan agar draf KUHP dibuka adalah Aliansi Nasional Reformasi KUHP (ANRKUHP). Melalui lama change.org, ANRKUHP menggelar petisi yang hingga Selasa (5/7/2022) sudah ditandatangani ribuan orang.

“Presiden Joko Widodo pada September 2019 menginstruksikan penundaan pengesahan RKUHP dan menarik draft RKUHP dari DPR untuk dilakukan pendalaman materi oleh pemerintah,” tulis ANRKUHP.

Namun sejak 25 Mei 2022, pemerintah dan DPR kembali membahas draf RKUHP dengan menginformasikan matriks berisi 14 isu krusial RUU KUHP tanpa membuka draf terbarunya secara keseluruhan.

Maka dari itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyerukan kepada pemerintah untuk segera membuka draf terbaru RKUHP kepada publik. Sebab masih banyak catatan kritis yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial.

“Untuk itu, kami kembali menyerukan kepada pemerintah dan DPR agar tidak langsung mengesahkan RKUHP karena publik berhak memastikan perubahan substansi tersebut,” tambah ANRKUHP.

Proses penyusunan RKUHP, menurut ANRKUHP, harus dilakukan secara transparan dan inklusif sebelum pengesahan RKUHP menjadi UU.

“Sebagai otoritas publik, pemerintah dan DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan peraturan dan kebijakan publik dilakukan secara transparan, khususnya RKUHP yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas,” kata dia.

Pemerintah beralasan, RKUHP belum bisa membuka ke publik karena mengikuti prosedur di mana pemerintah harus menyerahkan draf tersebut ke DPR terlebih dahulu sebelum dibuka.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, kemarin. Selain itu, menurut Edward, masih ada sejumlah kendala dalam menyusun dan meneliti kembali draf RKUHP sebelum diserahkan kepada DPR. Apalagi RKUHP berisi 628 pasal yang beberapa di antaranya ada yang saling terkait.

Pihaknya juga menemukan sejumlah kekeliruan dalam draf sehingga tidak bisa membuka kepada masyarakat sebelum diserahkan ke DPR. “Mengapa kita belum serahkan? Itu masih banyak typo. Dibaca, kita baca,” kata Edward mencontohkan.

Ketentuan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden/wakil presiden dalam draf KUHP sebelumnya terdapat pada Pasal 218-220.

Pada Pasal 218 Ayat (1) disebutkan, “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Namun jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, pasal tersebut otomatis gugur. Hukuman terhadap penyerangan kehormatan dan martabat presiden bisa diperberat menjadi 4,5 tahun jika dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi.

Sedang ketentuan penghinaan terhadap pemerintah terdapat  pada Pasal 240 dan 241 draf RKUHP versi 2019. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perbuatan menghina pemerintah dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun, bahkan 4 tahun jika dilakukan menggunakan teknologi informasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.