Paguyuban Sopir Truk Desak Polres Lumajang Berikan Kepastian Hukum Penambang yang Jadi Tersangka

Penulis:   Shinta Dewi | Editor:  Shinta Dewi
oleh
Salah satu anggota Paguyuban Sopir Truk Tambang Pasir dengan seruan aspirasinya. Foto: Ist

LUMAJANG, Metasatu.com — Meski dalam aksi demo permasalahan jalan tambang yang digelar pada Senin (26/9/2022) sudah ada kesepakatan bahwa jalur tambang menjadi tanggung jawab sepenuhnya para penambang pasir, namun, untuk mengupayakan perbaikan jalan, Paguyuban Sopir Truk Tambang Pasir tidak lantas segera mengerjakannya. Sebab, pihaknya masih menunggu kepastian hukum dari Polres Lumajang terkait rekannya yang menjadi tersangka.

“Kami akan mengerjakan jalan tambang Bades – Gondoruso jika sudah ada kepastian hukum kepada teman kami yang menjadi tersangka karena melakukan perbaikan jalan tambang tersebut,” ujar Ketua Paguyuban Sopir Truk Lumajang Hanafi kepada Metasatu, Selasa (27/9/2022).

Menurutnya, pada saat itu tim yang bekerja melakukan perbaikan jalur tambang sudah mengantongi surat perintah tugas, meski tidak dibiayai sepeser pun, karena memang sudah menjadi tanggungjawab dari penambang atau pemilik ijin usaha pertambangan.

Namun, kata Hanafi, pada prakteknya tidak semua penambang/pemilik ijin membantu terhadap pengerjaan jalan tambang, bahkan bisa dikatakan tidak ada keperduliannya sama sekali.

“Oleh karena itu pengerjaan ditanggung sendiri oleh rekan kami yang namanya Rudi itu, nah di sinilah permasalahannya, kami bekerja dalam rangka mendukung program pemerintah, sudahlah kami ini keluar biaya ratusan juta, sudah berkorban waktu dan biaya, malah jadi tersangka lagi,” cetus Hanafi.


Seluruh komponen aksi damai saat tiba di kantor Bupati Lumajang, Senin (26/9/2022).

Untuk itu pihaknya berharap Bupati mengingatkan kembali para penambang yang lainnya untuk mau membantu pengerjaan perbaikan jalan tambang.

“Sebelumnya kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada bapak Bupati agar mengingatkan para penambang yang tidak kooperatif membantu pengerjaan jalan tambang agar mau membantu kami, karena sebagian dari mereka menjadi anggota tim pengerjaan jalan tambang,” pungkasnya.

“Usai kesepakatan tersebut, kami akan kawal terus follow up nya, terutama langkah apa saja yang akan dilakukan oleh bapak bupati terkait tindak lanjut aspirasi kami,” imbuhnya.

Diberitakan Metasatu sebelumnya, solusi permasalahan jalan tambang pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah diputuskan bersama oleh Forkopimda Kabupaten Lumajang dan seluruh pelaku usaha pertambangan pasir, mulai dari pemilik izin tambang, sampai pemilik armada truk pasir maupun sopirnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan bahwa jalan tambang bukan menjadi kewajiban dari pemerintah, dan itu bukan aset dari Pemkab Lumajang. Dia menyebutkan bahwa untuk pembiayaan pembangunan jalan tambang pasir adalah swakelola atau swadaya yang menjadi tanggung jawab dari para pemilik izin usaha pertambangan (IUP).

“Kita perkenankan dengan argumentasi bahwa, itu iuran dari mereka atas kesepakatan bersama. Jadi, nantinya hasil pemungutan iuran dari semua truk pasir itu dipergunakan untuk perbaikan jalan khusus tambang pasir,” ujar Bupati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *