Merugi Akibat PMK, DPRD Lumajang Usulkan Kompensasi untuk Warga

Penulis:   Komariah | Editor:  Komariah
oleh
Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Lumajang dari fraksi PDIP, Supratman.

LUMAJANG, Metasatu.com — Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk meminimalisir penyebaran PMK pada hewan ternak sapi di wilayah kewenangannya. Mulai dari sterilisasi di seluruh pasar hewan dan di tempat-tempat yang terindikasi wabah PMK, pencegahan sampai pengobatan oleh petugas dari dinas kesehatan, serta sosialisasi dan motivasi kepada warga. Bahkan per 9 Juni 2022 kemarin, penutupan pasar hewan kembali diperpanjang untuk membatasi mobilitas warga dan peternak karena wabah PMK semakin meluas.

Namun upaya – upaya yang dilakukan belum sepenuhnya bisa menanggulangi penyakit menular tersebut. Wabah kini semakin merebak bahkan hingga ke pelosok daerah. Wabah PMK seolah menjadi momok menakutkan bagi warga saat ini. Peternak jadi merugi karena hewan ternak mereka banyak yang tumbang. Kerugian besar dirasakan ketika modal dan biaya pengeluaran untuk perawatan dan makan ternak tidak sebanding dengan harga jual.

Meningkatnya angka kasus kematian ternak yang bisa mengancam perekonomian masyarakat mematik kepedulian dari beberapa pejabat dan tokoh politik di Lumajang untuk menyampaikan beberapa usulan sebagai solusi.

Supratman, anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari fraksi PDI Perjuangan kepada Metasatu menyampaikan usulannya terkait penanganan pemerintah dalam menanggulangi wabah PMK.

“Saya pikir masih ada solusi atau jalan keluar supaya ekonomi masih tetap berjalan tanpa harus menutup pasar hewan. Untuk peternak yang akan menjual sapinya, sebelum dibawa ke pasar hewan, hendaknya berkoordinasi dulu dengan petugas kesehatan agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, jika sudah lolos tes kesehatan baru bisa dijual ke pasar,” ujarnya kepada Metasatu, melalui pesan suara, Jumat (10/6/2022).

Selain usulan tersebut, Supratman juga menyampaikan bahwa, terhadap kondisi peternak yang merugi akibat PMK, rasa keprihatinan pemerintah juga perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan nyata, yaitu dengan mengeluarkan dana Biaya Tak Terduga ( BTT) untuk mengganti biaya kerugian peternak sebagai kompensasi atau jaminan.

“Tidak perlu menggantinya sebesar kerugian yang dialami, karena ini sifatnya hanya meringankan, misal peternak mengalami kerugian biaya 3 ekor sapi, maka pemerintah bisa menggantinya dengan memberikan biaya sebesar satu ekor saja,” terang Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Lumajang tersebut.

Menurut politisi PDIP tersebut, pemberian dana kompensasi khusus kepada peternak merupakan salah satu cara untuk menanggulangi penyakit PMK yang saat ini telah menyebar dan perlu langkah jitu untuk memutus rantai penyebarannya.

“Kompensasi ini bertujuan agar mereka mau melaporkan sapi yang sakit atau mengalami gejala tertentu, tidak lantas menahannya dalam keadaan terindikasi penyalit, lalu kemudian menjualnya secara sembunyi- sembunyi sehingga berpotensi dalam penyebaran wabah PMK,” paparnya.

“Ini sebagai strategi kerjasama untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan peternak yang rugi akibat PMK dan hewan yang sakit dapat segera dimusnahkan agar tidak menyebar luas,” imbuhnya.

Lebih lanjut Supratman menyampaikan bahwa, perlu adanya pemahaman bahwa ternak yang terinfeksi PMK memang bisa sembuh namun virus tetap bertahan dalam tubuhnya sehingga menjadi carrier (pembawa) virus PMK ke hewan lain yang sehat, sehingga langkah yang diambil adalah hewan terinfeksi PMK wajib dipotong dan diberikan ganti rugi berupa dana kompensasi kepada semua peternak.

Di luar kompensasi ini, Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Lumajang ini berharap agar pihak Pemkab tetap berkonsentrasi terhadap kesembuhan sapi-sapi yang saat ini masih terjangkit wabah PMK.

“Usaha itu harus terus dilakukan, agar jumlah kesembuhan terus meningkat, dan pasar hewan bisa segera dibuka kembali,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.