Mantan Anggota DPRD Terduga Pemerkosa 8 Santri Ditangkap di Lampung

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Mantan anggota DPRD tersangka pencabulan sata digelandang polisi. Foto: TVOne

BANYUWANGI, Metasatu.com – KH Fauzan, tersangka dugaan pencabulan dan pemerkosaan terhadap 8 santriwati, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Aksi pelariannya berakhir setelah polisi berhasil mengendus keberadaan di Lampung Utara (Lampura).

Timsus Macan Blambangan dari Polres Banyuwangi menangkap Fauzan saat bersembunyi di rumah salah satu bekas santrinya. Menurut Kapolres Banyuwangi Kombes Deddy Foury Millewa, dalam jumpa pers Kamis (7/7/2022), Fauzan bersikap kooperatif saat ditangkap.

Selain pengasuh pondok pesantren (ponpes), Fauzan merupakan politisi PPP. Karir politiknya mencapai puncaknya saat menduduki posisi sebagai ketua DPC PPP Banyuwnagi.

Selama karir politiknya, Fauzan pernah duduk sebagai anggota DPR Banyuwangi periode 2004-2009 dan 2008-2014.

Tahun 2014, Fauzan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim. Namun hanya satu periode. Tahun 2019, Fauzan mencoba peruntungan dengan maju sebagai caleg untuk DPR RI, namun gagal.

Sejak saat itu, Fauzan lebih intens mengurus ponpes selepas melepas jabatan ketua DPC PPP. Tidak diduga Fauzan justru melakukan tindakan asusila dengan mencabuli dan memperkosa 8 santriya.

Fauzan melarikan diri ke Lampura setelah Polres Banyuwangi menetapkannya sebagai tersangka. Setelah 2 kali pemanggilan tidak hadir tanpa alasan, Polres Banyuwangi akhirnya melakukan pengejaran dan menemukan tempat persembunyiannya di Kecamatan Bunga Mayang Lampura.

Atas perbuatan bejatnya melakukan persetubuhan dan pencabulan anak dibawah, Fauzan terancam hukuman 20 tahun penjara.

Fauzan dijerat dengan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76d dan pasal 81 ayat (3) sub pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76e dan pasal 82 ayat (4) KUHP subsider pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perppu no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang jo pasal 71d ayat (1) sub pasal 59 ayat(2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.