Kita Akhirnya Paham Maksud Ucapan Mendag tentang Mafia Minyak Goreng

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Mendag M. Luthfi

Metasatu.com – Di depan Anggota Komisi VI DPR, Kamis, 17 Maret 2022, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengatakan ada mafia yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Padahal saat itu pemerintah telah menaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan menjadi Rp 14 per liter dibarengi dengan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) bagi perusahaan sawit yang memproduksi crude palm oil (CPO), bahan baku minyak goreng.

Jangan lupa, selain menaikan HET, sebelumnya pemerintah juga mengucurkan subsidi Rp 3,6 triliun untuk menekan harga minyak goreng kemasan. Minyak goreng bersubsidi seharga Rp 14 ribu per liter tersebut disalurkan melalui toko ritel modern yang menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mudah pertanggungjawabannya.

Namun fakta di lapangan justru berbeda. Minyak goreng tetap menghilang dari rak-rak supermarket dan minimarket yag ditunjuk menjadi penyalur. Masyarakat harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1-2 liter minyak goreng. Setelah pemerintah melepas HET, dalam hitungan jam minyak goreng kemasan langsung memenuhi ritel modern dengan harga berubah menjadi Rp 24 ribu – 26 ribu per liter.

Pencabutan HET minyak goreng kemasan dibarengi dengan gelontoran subsidi (lagi) sebesar Rp 7,28 triliun untuk minyak goreng curah yang saat itu harga di pasaran mencapai Rp 18 ribu per liter. Harapannya, harga bisa turun menjadi Rp 14 ribu per liter sesuai HET terbaru. Apa lacur, seperti mengejek, minyak goreng curah pun langka. Pedagang pasar tradisional harus antri untuk mendapat minyak goreng curah bersubsidi. Alih-alih harganya Rp 14 ribu per liter, konsumen tetap membelinya dengan harga antara Rp 18 ribu – Rp 20 ribu per liter.

Bahkan sampai sekarang, sebagian konsumen di daerah masih kesulitan mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter, padahal sudah disubsidi selama 6 bulan terhitung sejak Maret 2022.  Belum ada yang menelisik ke mana aliran dana subsidi.

Dari konstruksi kasusnya, ketika Mendag Luthfi lantang menyebut ada mafia minyak goreng dalam forum resmi DPR, kita sepakat dan menunggu nama-nama yang katanya sudah dilaporkan ke kepolisian, untuk segera dirilis. Seminggu berlalu, nama-nama mafia yang dimaksud Luthfi tidak juga diekspose. Kepolisian bahkan menyebut belum ada koordinasi dengan Kemendag terkait dugaan adanya mafia minyak goreng.

Mari kita berprasangka baik. Nama-nama itu memang sudah diserahkan kepada kepolisian namun pihak kepolisian tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga tidak bisa diproses secara hukum.

Dari prasangka baik pula, mari kita coba lihat apakah aksi Luthfi dalam membongkar mafia minyak goreng bertujuan baik atau sebaliknya- hanya dimaksudkan untuk menutupi kegagalannya menstabilkan harga minyak goreng.

Pertama, siapakah nama-nama yang dilaporkan Kementerian Perdagangan ke polisi sebagai terduga mafia minyak goreng?

Jika nama-nama tersebut adalah Lin Che Wei, Indrasari Wisnu Wardhana (Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag), Stanley MA (Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group), Master Parulian Tumanggor (Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia) dan Picare Togar Sitanggang (General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas) yang saat ini telah ditetap sebagai tersangka ekspor minyak goreng ilegal oleh Kejaksaan Agung, maka Luthfi memiliki niat baik dan layak disebut sebagai whistle blower.

Sebaliknya, jika nama-nama yang diserahkan Mendag kepada kepolisian bukan itu, atau malah emak-emak yang sebatas memanfaatkan situasi dengan membeli 2-3 jerigen minyak goreng untuk dikemas ulang, maka niatnya sudah tidak baik. Bisa jadi sengaja untuk menyamarkan pelaku sesugguhnya yang ada di kantornya, atau sebenarnya kekurangan informasi.

Fakta bahwa pelaku kejahatan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng hingga gerojokan dana puluhan triliun untuk subsidi tidak mempan dan memaksa pemerintah “menyerah”, ada di dalam Kemendag, sungguh menampar kewarasan kita.

Terlebih, seperti disampaikan Kejaksaan Agung, Lin Che Wei yang notabene “orang luar” selalu mengikuti rapat-rapat penting di Kemendag, termasuk saat menentukan aturan DMO dan mengkondisikan perusahaan-perusahaan yang mendapat izin ekspor CPO meski belum memenuhi kewajiban DMO sebesar 30 persen dari kapasitas produksi.

Jika nama-nama yang dilaporkan ke kepolisian di luar nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka ekspor minyak goreng ilegal oleh Kejaksaan Agung, pertanyaannya apakah Menteri Luthfi tidak mengetahui hal ini atau tidak mengenal Lin Che Wei? Jika benar tidak tahu dan tidak kenal, maka kita sah meragukan kapasitasnya. Sebab sulit dipahami seorang pemimpin lembaga tidak tahu kantornya “diobok-obok” orang luar.

Agar persoalan ini semakin terang, sebaiknya Kejaksaan Agung meminta keterangan Mendag Luthfi. Siapa tahu Luthfi juga memiliki informasi lain sehingga jaringan mafia minyak goreng yang membuat sengsara jutaan rakyat dan”merendahkan” wibawa pemerintah, benar-benar bisa digulung tuntas dan tidak menjadi persoalan di masa mendatang.

Persoalan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama di lingkar istana karena sesuai hasil survei beberapa lembaga, masalah minyak goreng menjadi salah satu faktor yang menyebabkan turunannya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kita juga mendesak pihak berwajib mencermati dengan sungguh-sungguh aliran dana subsidi minyak goreng yang mencapai puluhan triliun rupiah. Meski bersumber dari dana non-APBN maupun APBD, namun penggunaan dana yang ada di Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah (baca: Kementerian Keuangan). Oleh karenanya masih dalam jangkauan kepolisian atau kejaksaan, bahkan KPK, jika terindikasi terjadi penyelewengan.

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Namun tentu kita berharap hal itu tidak sebatas ungkapan keprihatinan. Kasus yang terjadi hendaknya menjadi pelajaran berharga, bahwa sesurga apa pun tanah yang kita pijak tidak akan ada artinya jika dikelola secara amatiran oleh orang-orang yang bermental korup.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.