Ketua HKTI Lumajang: Rekomendasi DPR Soal Pupuk Tidak Efektif

Penulis:   Komariah | Editor:  Komariah
oleh
Ketua HKTI DPC Kabupaten Lumajang, Ishkak Subagio. Foto : Ist

LUMAJANG, Metasatu.com – Maraknya pelanggaran dalam tata kelola pupuk subsidi di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Lumajang, mendapat sorotan tajam berbagai pihak, terutama pemangku kepentingan dalam bidang pertanian.

Belum optimalnya distribusi pupuk subsidi menjadi PR bagi produsen dan pemerintah selaku regulator. Imbauan kepada distributor atau pengecer untuk menghentikan pelanggaran dalam distribusi pupuk subsidi sepertinya juga tidak pernah digubris sehingga persoalan yang terus terulang.

Demikian dikatakan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPC Kabupaten Lumajang Ishkak Subagio, SE, kepada Metasatu, Minggu (5/6/2022), melalui keterangan tertulis.

Seperti diketahui, PT Pupuk Indonesia (Persero), telah mengeluarkan surat imbauan kepada pihak distributor di antaranya meliputi larangan penjualan pupuk bersubsidi secara paket, administrasi penyaluran pupuk bersubsidi, serta kegiatan monitoring dan pengawasan distributor di tingkat kios.

Surat tersebutr untuk menindaklanjuti rekomendasi Panitia Kerja (Panja) DPR terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.

“Surat imbauan hanya akan menjadi surat saja jika tidak lakukan kontrol yang baik dari semua pihak yang berurusan dengan subsidi pupuk ddi mana distribusi pupuk merupakan ranah Kementrian Perdagangan. Terlebih sampai saat ini pelaku pelanggaran subsidi pupuk belum ada yang dipidana sebagai efek jera,” ujar Ishkak.

Menurut Ishkak, rekomendasi Panja Komisi IV DPR perlu dikaji lebih mendalam bersama stakeholder.

“Untuk pembatasan subsidi dari segi komoditi saya kira memang perlu kajian lebih mendalam lagi. Hal ini perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk terbatasnya anggaran pemerintah karena mensubsidi pupuk,” jelasnya.

Untuk itu, Ishkak mengusulkan, jika terjadi pelanggaran seperti di atas, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) harus mengambil tindakan tegas merekomendasikan pada pupuk indonesia agar mencabut ijin atau membekukan sebagai pengecer dan atau distributor.

Ishkak menambahkan, dari tim cyber pungli kepolisian menindak secara hukum pidana akan pelanggaran penyaluran termasuk mencermati keabsahan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang sekarang dilakukan secara online atau e-RDKK dan KTP sebagai dokumen penyalurannya.

“Dari sisi tim verifikasi dan falidasi yg ada di tingkat kecamatan harus dibuka akses dari sistem pupuk indonesia yang memuat penyaluran harian dari pupuk indonesia ke distributor dan pengecer,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam rekomendasinya, Panja DPR meminta 6 perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yakni:

Pertama, membatasi jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi, mengacu Perpres 59/2020 yaitu padi, jagung, kedele, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi rakyat dan kakao rakyat.

Kedua, mengurangi jenis pupuk bersubsidi menjadi Urea dan NPK.

Ketiga, penetapan lokasi pupuk bersubsidi per Provinsi, Kabupaten/Kota, ditetapkan secara proposional berdasarkan data spesial luasan areal tanam dan komoditas yang disubsidi.

Keempat, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi secara komprehensif dengan menambah anggaran untuk pengawasan.

Kelima, meningkatkan pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi penggunaan pupuk keoada petani seauai dengan dosis yang dianjurkan

Keenam, melaksanakan rekomendasi pada bulan Juli 2022.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.