Ketika Negara Kalah oleh Produsen Minyak Goreng

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Ilustrasi perkebunan sawit. Foto: Ist

Perkebunan sawit yang menggantikan hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan sebagian besar dimiliki konglomerat. Sisanya milik petani sawit, namun hasil panennya dijual ke pemilik perkebunan besar yang mempunyai pabrik pengolahan buah sawit menjadi crude palm oil, bahan dasar minyak goreng.

Perkebunan besar umumnya memanfaatkan lahan milik negara dengan status hak guna usaha (HGU). Saat ini Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia. Namun CPO asal Indonesia ditolak oleh mayoritas negara Eropa terkait isu tidak ramah lingkungan hingga HAM.

Oleh karenanya, menurut Ketua DFPR Puan Maharani, ironi ketika harga minyak goreng di Indonesia melambung jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Tetapi ungkapan Puan sungguh tidak tepat karena kondisi saat ini bukan sekedar ironi melainkan sudah anomali karena beberapa hal.

Pertama, kenaikan harga minyak goreng di pasar sudah terjadi sejak Oktober 2021 dan tidak ada satu pun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkannya. Presiden Joko Widodo baru memerintahkan Menteri Perdagangan agar menstabilkan harga minyak goreng tanggal 5 Januari 2022.

Libur akhir tahun digunakan sebagai pembenar naiknya kebutuhan bahan pokok sehingga logikanya setelah tahun baru akan turun.

Dan seperti meledek, sampai hari ini minyak goreng masih tetap tinggi, nyaris tak terjangkau oleh masyarakat kecil yang penghasilannya berkurang di tengah pandemi. Laporan Badan Pusat Statistik Per 8 November 2021 menyebut, terdapat 21,32 juta atau 10,32 persen penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19.

BPS juga merilis, hingga Maret 2021, angka kemiskinan naik 1,12 juta dibanding tahun sebelumnya sehingga jumlahnya mencapai 27,54 juta orang.

Kedua, pemerintah adalah pemegang kendali harga melalui kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Saat ini masih berlaku harga eceran tertinggi minyak goreng nabati sebesar Rpo 11 ribu hingga Rp 13 ribu per kilogram tergantung kemasan. Namun di lapangan harganya mencapai kisaran Rp 24 rb hingga 26 ribu per kilogram.

Mengapa pemerintah tidak mampu memaksa produsen minyak goreng mematuhi HET yang berlaku?

Ketiga, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri sebagai konsekuensi kenaikan harga CPO di pasaran internasional.  Pernyataan ini seolah melegitimasi harga minyak goreng di Indonesia telah dilepas sepenuhnya mengikuti harga pasaran internasional.

Lalu apa gunanya pemerintah membuat patokan HET minyak goreng? Mengapa Malaysia yang rakyatnya memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari Indonesia, mampu menekan harga minyak goreng di tengah lonjakan harga CPO dunia? Sebagai informasi, harga minyak goreng di Malaysia hanya RM 2,5 atau setara Rp 8.500 per kilogram untuk subsidi dan Rp 19.000 untuk non-subsidi.

Keempat, selain berada di atas tanah negara dengan sistem HGU dan patokan harga eceran tertinggi, pemerintah juga memiliki kewenangan lain dalam harga ekspor impor. Ketika PLN kekurangan batu bara, pemerintah bisa melarang ekspor batu bara selama bulan Januari atau sampai kebutuhan batu bara untuk PLN terpenuhi.

Mengapa hal yang sama tidak dilakukan kepada produsen minyak goreng? Apakah karena yang menderita akibat kenaikan harga minyak goreng  secara ugal-ugalan, hanya rakyat kecil?

Kelima, pemerintah berencana mengucurkan subsidi untuk menurunkan harga minyak goreng sebesar Rp 3,6 triliun. Uang itu akan digunakan untuk menggelontor pasar dengan minyak goreng seharga Rp 14 ribu per kemasan.

Artinya pemerintah membeli minyak goreng dari produsen dengan harga yang berlaku saat ini, lalu menjualnya kepada rakyat dengan harga Rp 14 ribu. Itulah subsidi.

Persoalannya, mengapa pemerintah memilih membuang uang dengan membiarkan para pengusaha minyak goreng menjual produksinya dengan harga tinggi? Mengapa tidak berani memaksa produsen minyak goreng mengikuti aturan yang telah ditetapkan?

Ingat, dengan menjual seharga Rp 14 per liter, berarti pemerintah melegalkan pelanggaran terhadap ketentuan HET yang dibuatnya!

Kita berharap Puan tidak hanya keheranan dan melontar kata ironi. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPR mestinya bertanya kepada pemerintah, mengapa sampai terjadi anomali seperti sekarang ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.