CILACAP, Metasatu.com –Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap menjadi satu-satunya kelurahan di wilayah kota yang menerima bantuan Sanimas SPALD-S tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Suyatno Sekretaris Komisi C DPRD Cilacap, saat menyampaikan Sosialisasi Desa dan Promosi PHBS Program Sanimas SPALD-S tahun 2022 di Aula Kelurahan Tambakreja Jalan ML Wiratno, Cilacap, Rabu (6/7/2022).
Suyatno mengatakan bahwa dirinya selalu menjadi bagian dari warga Tambakreja. Sebab masa kecilnya dahulu besar di wilayah tersebut, meskipun saat ini ia berdomisili di wilayah Kelurahan Tegalreja.
Program ini, kata Suyatno, merupakan aspirasi dari Novita Wijayanti, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, yang dikawal oleh dirinya selaku wakil rakyat.
Pengertian SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat sendiri adalah program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan. Sedangkan SPALD-S adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat.
Program yang diawasi oleh Dinas PUPR ini menyasar kebutuhan masyarakat setempat akan pengelolaan air limbah. Untuk wilayah Tambakreja kebutuhannya adalah pembuatan bilik jamban dan septic tank.
Pengerjaannya secara bertahap, dimulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan. Karena ada tenggat waktu 3 bulan yakni Juli hingga Oktober 2022, maka ada percepatan yang membutuhkan swadaya masyarakat, didampingi KSM.
Lurah Tambakreja Satrio Budimansyah dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih kepada Suyatno, yang telah banyak membawa program bermanfaat bagi masyarakat Tambakreja.
Satrio selaku pihak kelurahan siap bersinergi dengan warga dan dinas demi suksesnya gerakan pengentasan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di wilayahnya.
Stop BABS di Tambakreja
Ditemui terpisah Lurah Tambakreja menyatakan ada 55 warganya yang menerima manfaat bantuan program Sanimas SPALD-S tahun 2022, dengan anggaran 500 juta.
“Ini kan kita menerima bantuan dari Pemerintah. Pada dasarnya untuk membantu mengurangi dan menghilangkan kebiasaan warga BABS (Buang Air Besar Sembarangan) ke sungai,” katanya pada Metasatu, Rabu (6/7/2022).
“Kita berikan penyuluhan dengan program ini Kita juga mengejar dari ODF (Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan), di mana ini merupakan bentuk kerjasama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan kelurahan,” tambahnya.
Edy Purnomo selaku pelaksana dan anggota KSM dari kelurahan menyebutkan, bantuan yang diterima kali ini berupa pembuatan septic tank.
“Ini ada 2 macam bantuan, yang komplit bilik dan septic tank, satunya septic tank saja. Tergantung kebutuhan penerima.
Jadi kemarin sebelum dilaksanakan, dari awal ada cek lokasi, survei lapangan, kondisinya bagaimana sesuai kebutuhan,” ungkapnya mendampingi Lurah, pada Metasatu.
Banyak warga kelurahan Tambakreja yang masih melakukan PHBS terutama yang tinggal dekat sungai, kata Edy.
“Karena mungkin kan faktor kebiasaan dari yang dulu, terus makin ke sini makin sadar. Kemudian pemerintah juga memprogramkan. Alhamdulillah ini semua juga kerjasama baik dari legislatif, eksekutif, program Bangga Mbangun Desa, kemudian juga aspirasi-aspirasi beliau. Jadi pada dasarnya kami menyambut baiklah,” timpal Satrio Budimansyah.
Edy menandaskan proyek ini telah dimulai bulan Juli diawali
sosialisasi, survei kebutuhan, pengiriman material, baru pelaksanaan.
Baik Satrio maupun Edy menyatakan rasa optimis bisa menyelesaikan program sesuai tenggat 3 bulan.
Hudi (58) salah seorang warga penerima manfaat berharap program ini berkelanjutan bagi warga Tambakreja lainnya.
“Masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan pembuatan septic tank atau jamban. Jadi semoga tahun berikutnya bisa dapat lagi,” harapnya pada Metasatu.
Swakelola dari Masyarakat
Ketua KSM Tambakreja Agus Sumanto mengatakan jumlah anggota KSM Tambakreja ada 11 orang. Berasal dari unsur masyarakat, anggota ranting, dan para tukang yang sudah berpengalaman.
Ia mengatakan untuk pengerjaan sanimas di perkotaan diperlukan tukang yang berpengalaman, demi percepatan realisasi program.
“Kita kemarin sudah sosialisasi penjaringan dari masing-masing RW untuk memenuhi kuota permintaan dari Pemerintah,” jelasnya pada Metasatu.
Kuota dari Pemerintah hanya 9 orang namun Agus mengatakan di Tambakreja jumlahnya ditambah lagi menjadi 11 orang.
“Kita kembangkan lagi dengan melibatkan tukang-tukang berpengalaman. Dari pihak Kelurahan juga dilibatkan untuk urusan administrasi, sebab kita butuh orang-orang yang bisa membuat laporan,” ucapnya.
KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Kelurahan Tambakreja sudah dibentuk lama. Dan Agus mengklaim selama ini program-program bantuan yang didapat selalu bisa dijalankan dengan baik, tanpa pungli, murni untuk masyarakat.
Aspirasi Novita Wijayanti
Sekretaris Komisi C DPRD Cilacap Suyatno menyampaikan, bahwa program sanitasi masyarakat ini adalah aspirasi dari Novita Wijayanti, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra.
“Nilainya 500 juta untuk satu kelurahan. Dan kebetulan tahun ini yang mendapatkan adalah Kelurahan Tambakreja. Ya, semoga tahun depan akan lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya, khususnya di wilayah kota,” katanya pada Metasatu secara terpisah, Rabu (6/7/2022).
Suyatno berharap bisa diterima oleh masyarakat, karena ini betul-betul aspirasi dari Komisi V DPR RI yang dikawal oleh dirinya selaku dewan dari dapil kota.
“Pelaksanaannya juga kami wanti-wanti agar tidak timbul penyelewengan. Pelanggaran-pelanggaran yang berakibat hukum. Karena ini dana pemerintah yang tidak boleh dilakukan penyelewengan dalam bentuk apapun. Saya juga berharap kerjasama dari pemerintah dalam hal ini Lurah, Ketua RW, ketua RT untuk ikut memantau pelaksanaannya. Sebab pelaksanaannya swakelola oleh KSM masing-masing,” ungkapnya.
Pengawasan program Sanimas diawasi oleh Dinas terkait. Dinas menugaskan pada petugas TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan).
“Karena kita memang tidak cawe-cawe lapangan,” jelas Suyatno.
Selain program Sanimas, aspirasi dari Novita Wijayanti lainnya adalah PSPS (Program Stimulan Perumahan Swadaya) yang belum lama ini disalurkan pada masyarakat kota.
Suyatno menyatakan ada 300 penerima manfaat, yang hingga kini masih dalam proses pengerjaan. Menurutnya program PSPS atau program bantuan bagi rumah tidak layak huni amat dibutuhkan oleh masyarakat.
Suyatno menyatakan keprihatinannya saat mengetahui banyak warga di wilayah kota yang menempati rumah tidak layak huni, dan berhak dibantu. Namun terbentur aturan Pemerintah yang mensyaratkan warga punya tanah sendiri.
“Mudah-mudahan terpikirkan oleh Pemerintah, jadi ada kelonggaran. Salah satu contoh di Cilacap banyak yang menempati rumah di atas tanah BUMN seperti Pelindo, Pelabuhan. Kita kesulitan masuk ke sana. Padahal secara fisik mereka sangat butuh sekali,” tutupnya.
