Jawaban Bupati Demak Usai Banjir Kritik dalam Rapat Paripurna

Penulis:   Samsul Maarif | Editor:  SM
oleh
Suasana rapat paripurna DPRD Demak. Foto: Sam

DEMAK, Metasatu.com – Bupati Demak sependapat dengan berbagai saran dari beberapa Fraksi terkait penanganan banjir rob Demak dengan cara memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan dari Tambak Bulusan menuju Sriwulan Sayung.
Kemudian pembangunan jalan di Desa Purworejo menuju Tambak Bulusan sebagai benteng antisipasi air dan transportasi serta pembangunan rumah pompa di Desa Purworejo dan Morodemak.

“Kami sependapat terhadap saran agar segera menyusun program strategis untuk penanganan masyarakat pesisir dan kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Demak,” demikian dikatakan Bupati Demak, Hj. Estianah saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Demak terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak, Selasa (7/6).

Eistianah melanjutkan, terkait pertanyaan dari Fraksi Nasdem tentang pemilihan Kepala Desa yang anggarannya dibebankan pada APBD, ia menjelaskan bahwa biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten Demak sudah ditetapkan dengan keputusan Bupati Demak No. 141.11/94 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022.

“Tentang pemberian bantuan keuangan bagi desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa secara serantak di wilayah kabupaten demak tahun 2022 sebesar 1,4 Milyar. Dan merencanakan penambahan anggaran sebesar 8,5 Milyar,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Eistianah, terkait tunggakan piutang program wirausaha birokrat dan wirausaha bengkel tahun 2002 pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai langkah.

“Diantaranya dengan melakukakan penagihan dengan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis untuk segera menyelesaikan pinjaman tersebut, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi dengan cara verifikasi dan validasi kepada pelaku UMKM,” terangnya

Disisi lain, penjelasan Bupati mengenai status kepemilikan beberapa aset daerah, ia mengatakan bahwa tanah TPS dibelakang pasar bintoro seluas 448 m2 adalah milik Pemerintah Kabupaten Demak dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pakai No. 331 atas nama Pemerintah Kabupaten Demak.

Kemudian, lanjut Eistianah, untuk Tanah SMP Negeri 5 Demak seluas 6.875 m2 telah tercatat pada buku inventaris pemerintah kabupaten demak dengan bukti kepemilikan sertifikat hak pakai No. 330 atas nama pemerintah kabupaten demak dengan luas 1.675 m2, sedangkan seluas 5.200 masih dalam sengketa dengan pihak ketiga.

“Untuk tanah rumah sub inti di Kawasan Bong sendiri seluas 2.313 m2 telah tercatat pada buku inventaris pemerintah kabupaten demak, namun secara berangsur akan diserahkan kepada warga rumah sub inti yang telah melakukan pelunasan pembayaran sesuai perjanjian sewa beli tahun 1993,” terang Eistianah.

Eistianah menambahkan, perihal pengisian jabatan yang masih kosong, dapat dijelaskan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017 tentang menejemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2020. “Bahwasanya, proses pengisiannya telah dilakukan pembahasan oleh tim penilai kinerja PNS.” pungkasnya.

Rapat Paripurna ke 14 masa sidang II Tahun 2022 ditutup oleh ketua DPRD Demak sekaligus pimpinan rapat, HS Fahrudin Bisri Slamet, dihadiri oleh 27 anggota Dewan serta para pejabat setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.