IPLI Dan KNPI Minta Kejari Metro Tuntaskan Kasus Korupsi di DLH

Penulis:   Naim Emel Prahana | Editor:  NEP
oleh

METRO, Metasatu.com—Karena dianggap lamban penanganan dugaan kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup DLH) Kota Metro, mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat seperti dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (Ormas IPLI) dan KNPI Kota Metro.

IPLI yang bermarkas di Kota Metro di bawa ketuanya Hermansyah, Senin (28/3/2022) telah menyampaikan aspirasinya ke Walikota Metro melalui Sekdakot, Ir Bangkit Haryo Utomo, kemudian mendatangi Kerjaksaan Negeri dan DPRD setempat.

Menurut Ketua IPLI, Hermansyah pihaknya meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Metro, untuk segera menuntaskan dugaan kasus Korupsi di DLH yang diduga melibatkan mantan Kadisnya, EI yang sekarang Kadis PU.

“Kedatanga ke Kejari Metro ini untuk mendukung kejaksaan agar bergerak cepat menangani kasus dugaan korupsi APBD TA 2020 yang sekarang masih dalam proses penyidikan,” terang Hermansyah.

Dan, kami (IPLI) juga, sudah meminta Wali Kota Metro untuk segera mencarikan pengganti Kadis PU karena kadisnya masih dalam penyelidikan kasus duigaan korupsi.

Hermansyah mengingatkan aparat dan Pemkot Metro, jika kasus dugaan korupsi itu tidak ditanggapi serius, pihaknya akan melakukan demo yang kemungkinan akan mengajak ormas lainnya.

“Tadi juga sudah minta ke Sekda untuk segera ditanggapi, beliau menjawab akan dilaporkan dulu ke Wali Kota,” ucapnya.

Sementara, Kasi Intel Kejari Metro, Rio Halim, menyambut baik dukungan dari IPLI Kota Metro tersebut.

“Ke depan itu menjadi penyemangat untuk kami menyelesaikan permasalahan Tipikor di Kota Metro ini,” ujar Rio Halim.

Dikatakannya, dalam kasus tersebut pihaknya sudah memeriksa sekitar 20 saksi, mungkin ke depan akan ada rilis pers lagi.

“Saat ini pihak Kejaksaan sebelum penetapan masih terus mengumpulkan bukti, termasuk kerugian negara dalam proses penghitungan.

Berkaitan pemanggilan dan pemeriksaan para saksi, Rio mengakui para saksi masih kooperatif.

“Semuanya kooperatif. Seluruh saksi datang tanpa surat panggilan kedua, langsung datang panggilan pertama,” katanya.

Sedangkan, Ketua Bidang Potensi Milenial Dewan Ppimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Metro, Rama Muda Sepulau Raya meminta Wali Kota Metro, dr H Wahdi SP0G untuk mengambil langkah tegas menonaktifkan sementara pejabat Eka Iriantadari jabatannya sebagai Kadis PU.

Dijelaskan Rama, permintaan menonaktifkan Eka Irianta dari jabatannya kepada Wali Kota tersebut bukan tanpa alasan.

Sebab ujar Rama, jika mantan Kepala DLH Metro, Eka Irianta tidak dinonaktifkan sementara dari jabatannya, dikhawatirkan dapat menghambat proses pembangunan di Bumi Sai Wawai.

“Hari ini kita sudah mengetahui semua bahwa DLH masa kepemimpinan Eka Irianta  bermasalah,” tegas Rama.

Untuk itu, alangkah baiknya jika Wali Kota mengambil langkah bijak menonaktifkan sementara para pejabat yang terlibat, supaya rencana pembangunan di Metro tidak terhambat,” ucapnya, Selasa (29/3/2022).

Berdasarkan informasi kata Rama, Kejari Kota Metro telah memeriksa banyak saksi atas perkara tersebut.

“Sampai hari ini sudah masuk tahap penyidikan di Kejaksaan. Kita ingin juga Metro ini bersih. Pemkot harus segera mengambil tindakan agar roda pembangunan tidak terhambat dan berjalan dengan maksimal,” tambah dia.

Atas nama KNPI Kota Metro, Rama mendesak Pemkot melakukan evaluasi terhadap para pejabat maupun ASN yang terlambat di dalam perkara DLH. KNPI mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat dinas yang diduga berkaitan dengan kasus DLH.

“Ada baiknya Wali Kota mengambil langkah,” pintanya tegas.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut juga, menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kejari dan pihaknya berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan.

“Jika Walikota tidak merespon desakan pemuda, kami akan melakukan aksi. Jelas KNPI menyatakan sikap memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan untuk terus bergerak memberantas korupsi,” tantang Rama.

Informasi yang dikumpulkan Metasatu atas dugaan korupsi masalah peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan sarana persampahan pada DLH Kota Metro TA 2020.

Dasar penyidikan yang dilakukan Jaksa ialah surat perintah penyidikan No: PRINT-01/ L.8.12/ Fd.1/ 01/ 2022 tanggal 28 Januari 2022, hasil laporan penyelidikan No: R-01/ L.8.12.4/ Fd.1/ 01/ 2022 tanggal 27 Januari 2022. Ditambah adanya laporan dari Lentera Lampung tanggal 28 Juni 2021.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.