MADIUN, Metasatu.com – Pemkot Madiun tidak mengizinkan adanya halalbihalal bagi perguruan pencak silat. Hal ini merespon gesekan antara dua perguruan pencak silat yang terjadi dalam beberapa hari ini.
Larangan tersebut disepakati oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Madiun, pengurus pencak silat yang ada di Madiun usai pertemuan rapat koordinasi Forkopimda di Gedung GCIO, Senin (23/5/2022) malam.
“Kami sepakat, peristiwa-peristiwa yang lalu tidak akan terulang” ujar Wali Kota Madiun Maidi, Senin (23/5/2022) malam.
Seperti diketahui gesekan antara dua perguruan pencak silat terjadi pada Minggu (22/5/2022) di depan PT. INKA Jalan Yos Sudarso dan di perlintasan kereta api Sukosari pada Minggu (15/5/2022) lalu, berawal dari saling ejek.
Wali Kota Madiun menuturkan, gesekan yang timbul antara oknum perguruan pencak silat merupakan buah dari miskomunikasi.
Dalam gesekan dua perguruan pencak silat tidak ada kerusakan infrastruktur Pemkot Madiun. Namun, situasi kota menjadi tidak kondusif. Hal ini menjadi alasan mendasar bagi Forkopimda untuk melarang kegiatan halalbihalal perguruan pencak silat.
“Makna halalbihalal adalah menghadirkan kedamaian. Kalau tidak menghadirkan itu, ya sementara kita tunda dulu,” tegas Wali Kota Maidi.
“Kota ini harus aman dan nyaman, halalbihalal, konvoi knalpot brong dan kegiatan lain yang mengganggu ketertiban jangan digelar,” imbuh Wali Kota.
Wali Kota juga menegaskan, bila suatu saat kembali timbul gesekan, maka pengurus perguruan pencak silat yang terlibat harus bertanggung jawab. Apalagi bila sampai terjadi kerusuhan fisik.
“Kapolres, Dandim, Dansatbrimob, Kajari, semua sepakat Kota Madiun harus kondusif. Gangguan yang sifatnya kecil seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” tuturnya.
