DPRD Minta Pemkot Siap Evaluasi SK Baru, Pasca Dicabutnya SK PBB-P2.

Penulis:   Naim Emel Prahana | Editor:  NEP
oleh
Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Didik Isnanto. Foto: Ist/NEP

METRO, Metasatu.com—Pemerintah Kota (Pemkot) Metro resmi mencabut Surat Keputusan (SK) Walikota No 205/KPTS/B-05/2022 tentang Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta menggantinya dengan SK baru.

Menanggapi hal itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, minta Pemkot tetap bersiap melakukan evaluasi jika dikemudian hari ditemukan persoalan di tengah masyarakat perihal SK yang baru diterbitkan.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi I Didik Isnanto, Selasa (7/6/2022), bahwa pencabutan SK dan merevisinya sudah seharusnya dilakukan Pemkot.

“Seharusnya memang demikian, direvisi karena sangat memberatkan masyarakat, dan jika dikemudian hari ditemukan persoalan lagi kaitan pajak yang memberangkatkan masyarakat maka Pemkot harus siap melakukan evaluasi,” tegas  Didik.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, juga menyampaikan pihaknya siap memberikan dukungan atas kebijakan yang dikeluarkan Pemkot selagi tidak merugikan masyarakat.

“Karena, kaitannya adalah Metro sebagai Kota Pendidikan dengan slogan Metro Ceria, maka kenaikan PBB yang signifikan itu tentunya tidak mencerminkan Metro  ceria, oleh sebab itu sudah sepantasnya dicabut dan direvisi, agar masyarakat tidak keberatan atas kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” jelasnya.

Didik berjanji, legislatif siap memfasilitasi keluhan masyarakat jika SK baru dikeluarkan, dinilai masih memberatkan beban rakyat. “Atas dasar itu, DPRD sepakat untuk mengawal dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat jika nantinya ditemukan persoalan baru atas dikeluarkannya SK PBB-P2 yang baru,” tutur Didik Isnanto.

Sementara itu, Pencabutan SK revisi Walikota Metro No 419/KPTS/B-05/2022 tentang pemberian stimulus PBB-P2 menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Metro, Ika Pusparini Aninditia Jayasinga mengatakan, SK Walikota Metro No  205/KPTS/B-05/2022 tentang pemberian stimulus yang telah diterbitkan beberapa waktu yang lalu telah resmi dicabut.

“Langkah tersebut diambil, karena SK tersebut dinilai telah memberatkan masyarakat Kota Metro,” papar Ika.

Ika, juga menambahkan sebelum diterbitkannya SK revisi Walikota Metro tentang stimulus tersebut, pihaknya telah melakukan sejumlah proses serta kajian terlebih dahulu, berdasarkan dari hasil hearing dengan DPRD Kota Metro yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Dari hearing beberapa waktu lalu terdapat sejumlah opsi serta masukan dari DPRD terkait stimulus. Sehingga, pihaknya segera mengkaji dari beberapa opsi serta masukan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, dalam SK revisi Walikota Metro tersebut besaran prosentase pemberian stimulus PBB-P2 tahun 2022 untuk klasifikasi berdasarkan (DHKP) Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat beberapa perbedaan dari SK Walikota sebelumnya.

“Dalam SK revisi Walikota untuk Buku 1 dan 2, stimulus ketetapan PBB-P2 sebesar 70 persen. Sedangkan di SK Walikota sebelumnya untuk buku 1 dan 2 hanya sebesar 60 persen,” tambah Ika lagi.

Sedangkan, buku 3 dan 4 stimulus ketetapan PBB-P2  di SK revisi Walikota sebesar 50 persen, dan di SK Walikota sebelumya hanya 45 persen dan 38 persen.

“Untuk buku 5, stimulus ketetapan PBB-P2  di SK revisi Walikota sebesar 30 persen. Sedangkan di SK Walikota sebelumnya sebesar 20 persen,” ungkapnya.

Dirinya berharap, dengan diterbitkannya SK revisi Walikota Metro tentang pemberian stimulus ini. Bisa menjadi solusi terbaik masyarakat Kota Metro. Sehingga tidak lagi memberatkan masyarakat Kota Metro.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.