Disahkan, Ini Poin-Poin Penting dan Kelemahan UU TPKS

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Ilustrasi / Ist

JAKARTA, Metasatu.com – Perjalanan 10 tahun Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) berakhir ketika Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu pengesahan, Selasa (12/4/2022).

Terdapat poin-poin penting dalam UU TPKS yang awalnya bernama RUU Pencegahan Kekerasan Seksual dan harus segara disosialisaikan kepada masyarakat agar dipahami secara benar dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban tindak kekerasan seksual.

Salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur dalam pasal 14. Penjabaran harus jelas dan detail untuk menghindari multitafsir.

Poin lainnya adalah terkait restitusi. Pengaturan mengenai restitusi tetap mengedepankan tanggungjawab pelaku, mulai dari menuntut pembayaran oleh pelaku, pembebanan pihak ketiga, sita harta kekayaan pelaku, hingga hukuman tambahan jika pelaku tidak mampu membayar atau tidak adanya pihak ketiga. Negara baru hadir jika pelaku tidak mampu membayar restitusi.

“Sedangkan dalam hal terpidana merupakan korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan atau kegiatan usaha korporasi paling lama 1 (satu) tahun,” ujar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Istania DF Iskandar lewat keterangan tertulis, Selasa.

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah perlindungan korban. Poin ini sangat penting karena menyangkut banyak aspek, bukan hanya materi. Menurut Livia, perlindungan sementara oleh kepolisian, atau dapat langsung mengajukan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) paling lambat 1×24 jam.

Dan yang tidak kalah penting adalah sanksi hukum dan pembatasan gerak pelaku juga telah diakomodir dalam UU berdasarkan permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum atau pendamping hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku dalam jarak dan waktu tertentu.

Meski dinilai telah memuat pasal-pasal progresif dalam perlindungan korban dan penindakan pelaku, namun UU TPKS juga memiliki kelemahan. Salah satunya belum diaturnya secara lebih detail definisi perkosaan dan pemaksaan aborsi.

Poin-poin ini yang sempat menjadi perdebatan selama bertahun-tahun dan hingga disahkan tidak memenuhi harapan publik yang ingin agar definisi mengenai perkosaan dan pemaksaan aborsi lebih diperjelas.

Di termpat terpisah, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej berjanji pangaturan mengenai pemerkosaan hingga aborsi akan diakomodir dalam revisi KUHP. Kata Eddy, sebetulnya dalam pasal 4 ayat (2) RUU TPKS, sudah memasukkan pemerkosaan itu sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi mengenai deliknya diatur dalam KUHP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.