Buntu, Negosiasi Tim Kuasa Hukum Penggugat dan Warga Manggisan

Penulis:   Gita Fetty Utami  | Editor:  Gita FU
oleh
Searah jarum jam: fasilitator dari unsur Kecamatan Cilacap Selatan, Kelurahan Tambakreja, Kepolisian; Bambang Sri Wahono dan tim; Tim kuasa hukum Ahmad Rudiarto; warga Manggisan. Foto: GFU

CILACAP, Metasatu.com — Kasus sengketa tanah warga RT 4 dan RT 5 RW 14 Jalan Kokosan, Tambakreja (Manggisan) memasuki babak baru. Pasalnya Pemerintah Kelurahan Tambakreja memfasilitasi pertemuan antara tim kuasa hukum Ahmad Rudiarto dan tim kuasa hukum warga Manggisan, beserta warga Manggisan di Aula Kelurahan Tambakreja Jalan ML. Wiratno, Cilacap, Kamis (7/7/2022).

Lurah Tambakreja Satrio Budimansyah hadir sebagai tuan rumah atau fasilitator pertemuan, bersama Camat Cilacap Selatan Bintang Dwi Cahyono, Sekcam Cilacap Selatan, dan perwakilan Kabag Ops Polres Cilacap.

Dalam paparannya tim kuasa hukum Ahmad Rudiarto (Ici Kurniasih, Teddy Hartanto, dan Iwan Siswanto) selaku pihak penggugat, menyampaikan itikad baik kliennya bernegosiasi dengan warga.

Mereka menawarkan bantuan tali asih bagi warga yang sukarela pergi mengosongkan lahan, sebelum dipaksa pergi melalui eksekusi PN Cilacap.

Selain itu mereka mengatakan jika warga bersedia menerima tawaran tersebut, maka mereka dibolehkan membawa barang-barang melekat di tempat tinggal mereka seperti kusen, atap, hingga daun pintu dan jendela.

Namun tawaran tersebut ditolak oleh Bambang Sri Wahono, selaku kuasa hukum warga Manggisan. Sebab warga masih ingin bertarung di tingkat sidang PK, karena memiliki bukti baru (novum).

Bambang juga meminta kelonggaran dari pihak penggugat berupa penundaan eksekusi, sampai ada keputusan dari sidang PK kelak.

Suyatno, anggota DPRD Cilacap dari dapil kota ikut angkat suara, mewakili warga yang digugat oleh Ahmad Rudiarto.

“Saya termasuk pemilik rumah di RT 5 walaupun sudah tidak tinggal di situ, tapi ada rumah peninggalan orangtua yang tidak diperjualbelikan,” jelasnya pada forum.

Suyatno mengatakan bahwa semua warga RT 4 dan 5 kompak berjaga secara bergiliran selama 24 jam, sejak ada kabar akan dilaksanakan eksekusi setelah lebaran.

Ia meminta agar tim kuasa hukum penggugat menggunakan hati nurani dalam menjalankan hukum. Sebab pada dasarnya warga Manggisan adalah warga yang taat hukum.

“Tolong hukum (ditegakkan) pakai hati. Karena hukum pun bisa salah, bisa keliru,” tandasnya pada kuasa hukum penggugat.

Camat Cilacap Selatan Bintang Dwi Cahyono setelah menyimak persoalan maka dirinya mengambil kesimpulan.

“Kuasa hukum Ahmad Rudiarto ingin melakukan negosiasi sebelum eksekusi dijalankan. Kuasa hukum masyarakat, Pak Bambang, menyampaikan keinginan warga untuk melanjutkan upaya hukum yaitu PK. Sehingga meminta penundaan eksekusi dan menolak negosiasi,” simpulnya.

Selanjutnya, tim kuasa hukum Ahmad Rudiarto menjawab bahwa PK tidak menghalangi eksekusi. Sementara Bambang akan mengajukan PK, serta melaporkan soal mafia tanah kepada kepolisian.

“Maka kami selaku pemerintah tugasnya memfasilitasi pertemuan bukan memediasi, karena ini sudah menjadi ranah hukum,” katanya lagi.

Selain memfasilitasi pertemuan Pemerintah bisa pula membantu menunjukkan dokumen Letter C, termasuk memfasilitasi negosiasi, paparnya menambahkan.

Eksekusi Tetap Berjalan

Kiri: Bambang Sri Wahono, kanan: Ici Kurniasih keduanya menunjukkan bukti SPPT

Iwan Siswanto sebagai tim kuasa hukum Ahmad Rudiarto mengatakan bahwa kliennya menginginkan perdamaian terlebih dahulu.

“Yang jelas klien tetap menginginkan segera dikosongkan lahan. Karena selama 32 tahun tidak bisa menikmati. Tapi kami mengupayakan warga bisa pergi dengan sukarela,” ucap Teddy Hartanto di depan awak media.

Ici Kurniasih menyebut tahun 2014 mereka pernah difasilitasi kelurahan untuk berunding dengan warga soal harga jual yang diminta. Bahkan sempat memanggil BPN untuk mengukur tanah. Namun tidak ada kata sepakat.

Kemudian tahun 2017 klien mereka mengajukan gugatan melalui PN Cilacap Reg. 02/PDTG/2017 PN Cilacap. Keputusan bersifat inkrah hingga tingkat kasasi di mana Ahmad Rudiarto dinyatakan sebagai pemilik sah tanah dengan SHM No 4234, seluas 4127 mĀ² atas nama Suwarni.

Teddy menegaskan bahwasannya bukti tanah eigendom yang diklaim warga, tidak pernah ditunjukkan di persidangan sebelumnya. Asal usul tanah tersebut adalah tanah adat dengan nomer C 1006 persil 90 D1, di mana letak tanah ada di RT 04 dan 05 RW 14.

Ici sekali lagi menegaskan kliennya hanya menghendaki tanahnya kembali. Karena selama puluhan tahun tetap membayar PBB/SPPT meskipun tidak pernah menempati tanah di RT 4 dan 5 tersebut.

Teddy juga menyebutkan perkara uang paksa atau denda yang seharusnya dibayar oleh warga, atas dasar keterlambatan pengosongan lahan semenjak tanggal keputusan inkrah (September 2020). Denda itu dihitung harian sebesar Rp 1 juta untuk ditanggung renteng oleh warga.

Namun menurut Teddy klien mereka tidak akan mempermasalahkan hal tersebut.

Dugaan Mafia Tanah

Bambang Sri Wahono selaku kuasa hukum warga menyatakan warga tidak memiliki tuntutan, selain tetap menempati tanah mereka.

Menurut Bambang jika suatu lahan telah dikuasai lebih dari 30 tahun namanya daluarsa. Tetapi karena ada proses hukum tanah yang disengketakan ada tanah eigendom.

“Tanah eigendom kok jadi tanah hak milik? Ini yang salah siapa, yang benar siapa perlu kita laporkan (ada) mafia tanah. Karena warga punya bukti bahwa ini ada yang janggal,” ucap Bambang pada wartawan, Kamis (7/7/2022).

“Apakah ada proses negara menjual tanah negara pada Suwarni? Jika ada, oh, berarti negara korupsi karena tidak dimasukkan ke kas negara. Maka ini perjuangannya. PK dulu setelah itu apa keputusannya,” tandasnya.

Bambang mengungkapkan bahwa bukti surat eigendom pernah dibawa untuk ditunjukkan dalam persidangan lalu. Namun pihak pengadilan tidak mau memeriksa ke lapangan dan hanya melihat yang ada di sertifikat saja.

Warga yang memiliki surat eigendom (RT 5) pun selama ini membayar pajak tanah. Jadi menurut Bambang pihak Ahmad Rudiarto dipastikan hanya membayar pajak atas tanah di blok RT 4.

Perundingan Ulang

 

Atas saran Camat Cilacap Tengah Bintang Dwi Cahyono, kedua tim kuasa hukum dipersilakan melakukan perundingan tertutup di Ruang Rapat Kelurahan Tambakreja. Hadir sebagai fasilitator adalah Lurah dan Sekcam yang mewakili Camat.

Tim kuasa hukum Ahmad Rudiarto mengatakan akan kembali berunding dengan klien mereka. Selanjutnya hasil perundingan ulang akan disampaikan pada tim kuasa hukum warga Manggisan, dalam seminggu ke depan.

Sedangkan Bambang Sri Wahono menyatakan siap menunggu jawaban dari pihak Ahmad Rudiarto, sambil melaksanakan langkah hukum yang telah disebutkan.

 

 

 

 

 

One thought on “Buntu, Negosiasi Tim Kuasa Hukum Penggugat dan Warga Manggisan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.