BUMN Digerojok Dana APBN, Termasuk Kereta Cepat

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Proyek terowongan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kabupaten Bandung Barat. Foto: Dok. KCIC

JAKARTA, Metasatu.com – Seluruh fraksi di DPR menyetujui kucuran dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) termasuk di dalamnya, kecuali untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurut Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal, dana itu akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan BUMN, Senin (4/7/2022) terungkap, usulan dana PMN yang disampaikan ke DPR untuk 10 BUMN mencapai Rp73 triliun.

Rinciannya, PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, PT LEN Industri (Persero) Rp3 triliun, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Rp2 triliun, PT Hutama Raya Karya (Persero) Rp30,56 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp9,5 triliun, serta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Rp 6 triliun.

Kemudian PT Asuransi Indonesia Utama (Persero) Rp3 triliun, PT KAI sebesar Rp4,1 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp3 triliun, Perum Damri Rp867 miliar, dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav) Rp790 miliar.

FPKS menolak PMN untuk PT KAI yang akan digunakan untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.

“Dari awal kami memang termasuk yang menolak proyek KCJB dibiayai oleh APBN, karena ini bukan merupakan infrastruktur dasar,” ujar anggota Komisi VI DPR fraksi PKS Amin AK.

Amin mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp27 triliun, sehingga total biayanya menjadi Rp114 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan suntikan dana APBN untuk proyek KCJB yang terancam mangkrak.

Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berujar, suntikan dana Rpo 4,3 triliun dimaksudkan sebagai setoran saham ( base equity). Padahal di awal pembangunannya, pemerintah berjanji tidak akan menggunakan dana APBN dan menyerahkan sepenuhnya kepada konsorsium BUMN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.