Bukan CPO, Larangan Bahan Baku Minyak Goreng Setengah Hati?

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Ilustrasi petani sawit. Foto: ist

JAKARTA, Metasatu.com – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan keputusan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Jokowi mengatakan keputusan tersebut diambil karena kelangkaan minyak goreng selama 4 bulan terakhir masih terjadi meski telah diambil berbagai kebijakan.

“Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung,dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum berhasil,” ujar Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).

Oleh karenanya, menurut Jokowi, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang berlaku di seluruh kawasan, termasuk kawasan berikat. Jokowi menegaskan larangan yang dimulai 28 April 2022 tersebut berlaku sampai dengan kebutuhan dalam negeri tercukupi.

Dalam penjelasan yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, larangan ekspor bukan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), melaikan produk minyak goreng dan refind, bleached, deodorized plam olein (RBD palm olein). Ada tiga jenis RBB palm olein yakni HS code yakni 1511.9036, 1511.9037 dan 1511.9039.

Sedang berdasar Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 392 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, produk turunan CPO itu adalah fraksi cair hasil pemisahan Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO).

Dalam proses pembuatan minyak goreng, bahan baku utamanya adalah CPO. Minyak sawit mentah itu kemudian melewati proses pemurnian atau refinery dengan prinsip penggunaan suhu tinggi.

Proses refinery terdiri dari tiga tahapan proses, yaitu pemucatan, penghilangan asam lemak bebas dan bau. Dari ketiga proses itu menghasilkan produk berupa RBDPO.

Selama proses pemurnian tersebut terdapat bahan tambahan yaitu phosphoric acid yang berfungsi untuk menghilangkan getah-getah yang ada dalam CPO, dan bahan bleaching earth yang berfungsi untuk memucatkan warna minyak.

Setelah proses tersebut, proses berikutnya adalah fraksinasi yaitu proses yang memisahkan fraksi padat (stearin) dan fraksi cair (olein). Hasil dari proses ini adalah RBD palm olein atau yang biasa disebut sebagai minyak goreng curah.

Jika melihat item larangan sebagaimana disampaikan Airlangga, maka terbuka celah pengusaha sawit akan mengurangi produksi minyak goreng dan memilih mengekspor CPO yang tidak dilarang. Kebijakan ini pun kembali terancam gagal seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya termasuk gelontoran subsidi Rp 3,6 triliun.

Hal lain yang tidak kalah penting, kebijakan larangan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng juga tidak akan berpengaruh terhadap lonjakan harga di dalam negeri. Minyak goreng kemasan akan tetap berkisar pada harga Rp 25 ribu per liter.

Perbedaan mungkin akan terjadi untuk minyak goreng curah namun tetap tidak mampu mengembalikan kepada harga Rp 11 ribu per liter. Bahkan untuk normalisasi harga Rp 14 ribu per liter dengan keterjaminan pasokan, masih tanda tanya besar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.