Belum Sebulan Larangan Ekspor CPO Dicabut

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Presiden Joko Widodo. Foto: Ist

JAKARTA, Metasatu.com – Seperti sudah diduga banyak pihak, kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya tidak bertahan lama. Presiden Joko Widodo menyebut ekspor bahan dasar minyak goreng itu akan dibuka kembali mulai 23 Mei 2022.

Seperti diketahui pemerintah menerapkan kebijakan larangan CPO sejak 28 April 2022. Larangan ini dilakukan menyusul terjadinya lonjakan harga dan bahkan sempat terjadi kelangkaan sehingga rakyat harus mengantri untuk membeli 1-2 liter minyak goreng.

Saat itu Jokowi menyebut ironis sebagai negara dengan luas kebun sawit dan penghasil CPO terbesar di dunia namun rakyat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.

Namun kini lebih ironis lagi ketika larangan ekspor CPO dicabut padahal harga minyak goreng masih sangat mahal. Praktis larangan itu hanya bertahan selama 3 minggu.

“Berdasarkan pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022,” ujar Jokowi melalui pernyataan resmi, Kamis (19/5/2022)..

Menurut Jokowi setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan bulanan minyak goreng kita sudah melebihi kebutuhan nasional dan harganya beranjak turun.

Jokowi mengeklaim, sebelum adanya laragan ekspor CPO, harga minyak goreng curah nasional Rp 19.800 per liter. Sementara saat ini harganya di kisaran Rp 17.200 – Rp 17.800 per liter.

Demo Petani Sawit

Kebijakan larangan ekspor CPO sendiri sempat menuai polemik. Bahkan saat itu yang akan dilarang hanya turunannya, bukan CPO. Setelah Presiden mengulang pernyataan, baru keluar kebijakan larangan CPO.

Petani sawit yang merasa dirugikan kemudian menggeruduk Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (17/5/2022. Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Manurung, mereka menuntut pertama, Presiden Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi produsen sawit.

Kedua, meminta Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan produk CPO. Ketiga, meminta Jokowi tidak hanya memberikan subsidi bagi minyak goreng curah, namun juga minyak goreng kemasan.

Selain itu, Gulat menyebut pihaknya mendesak Jokowi melibatkan TNI-Polri dalam pendistribusian minyak goreng dengan memberikan penugasan khusus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.