Belum Jelas Jumlahnya, DPR Minta Anggaran IKN Ditunda

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Sudut kawasan IKN Nusantara yang mulai dibangun. Foto: Ist

JAKARTA, Metasatu.com – Belum ada kepastian berapa besaran anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Dalam RAPBN 2023 yang telah diajukan pemerintah ke DPR, baru tertulis anggaran secara umum.

Diketahui, pemerintah mematok belanja infrastruktur pada tahun 2023 di kisaran Rp 367,7 triliun-Rp 417,7 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada 2020 dan 2021.

Di dalamnya sudah termasuk anggaran untuk pembangunan IKN. Sebab, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tahun 2022 pemerintah sudah menganggarkan dana untuk bangun IKN.

“Dan tentu tahun 2023 juga akan makin diakselerasi,” kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Namun bendahara negara itu belum mau merinci besaran pasti belanja IKN. “Ini (sudah) termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur,” bebernya.

Hal itu mendapat tanggapan dari Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang meminta pemerintah perlu mengkalkulasi ulang anggaran untuk pembangunan megaproyek IKN.

Sebaiknya APBN tahun 2023, menurut Anis, difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi.

“Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN,” ungkap Anis dalam keterangan tertulis dikutip melalui situs resmi DPR, Selasa (14/6/2022).

Tanggapan itu sebelumnya sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas.

Menurut Anis, anggaran IKN tidak prioritas karena tidak mendesak. “Masih dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears),” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.