Belanja Online Dikenai Biaya Materai Rp 10 Ribu

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Ilustrasi materai

JAKARTA, Metasatu.com – Mata pemerintah semakin awas melihat potensi untuk menarik pajak dari masyarakat. Kali ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menarik bea meterai Rp 10 ribu untuk pelanggan platform digital termasuk belanja online di e-commerce.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor aturan pengenaan materai dalam transaksi online tertuang dalam pasal 3 ayat 2g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.

“Mengenai bea meterai yang akan dikenakan terhadap dokumen pada transaksi e-commerce, secara umum diatur dalam UU Bea Materai,” ujar Neilmaldrin sepert dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (14/6).

Namun pengenaan boaya materai hanya  untuk transaksi pembelian di atas Rp 5 juta.

Neilmaldrin menyebut pemerintah sudah mempertimbangkan segala aspek sebelum menetapkan pengenaan bea meterai Rp 10 ribu untuk dokumen transaksi di e-commerce.

“Mengenai potensi dan risiko atas pengenaan bea meterai juga telah menjadi pertimbangan DJP dalam meluncurkan ketentuan ini,” terang dia.

DJP pun terus melakukan diskusi dengan asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) terkait dengan pengenaan bea meterai Rp 10 ribu tersebut.

Neilmaldrin belum dapat memastikan kapan ketentuan materai untuk transaksi online diberlakukan. Saat ini pembahasan untuk menentukan syarat dan ketentuan yang akan ditambahkan dalam pengenaan bea materai masih bergulir.

Pajak deterjen

Sebelumnya pemerintah juga sudah mewacanakan untuk menarik cukai dari untuk beberapa produk yaitu bahan bakar minyak (BBM), ban karet dan deterjen.

Pemerintah beralasan kebijakan itu untuk pengendalian mengurangi konsumsi. Namun Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Bagian Anggaran DPR RI, Senin (13/6/2022) juga mengaku ada  potensi penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai masih dapat dioptimalkan melalui ekstensifikasi barang kena cukai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.