Banyak Jalan Rusak, DPRD Lumajang Soroti Penggunaan Dana PEN

Penulis:   Komariah | Editor:  Komariah
oleh
Supratman, SH, Anggota DPRD Lumajang, Ketua Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan

LUMAJANG, Metasatu.com — Penggunaan dana pinjaman Pemkab Lumajang melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 200 miliar mendapat sorotan ¬†tajam sejumlah pihak. Sebabnya tujuan peminjaman yakni mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum terealisasi dengan baik.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jalan kabupaten yang rusak dan belum dibenahi. Salah satunya yaitu di ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Senduro – Pasrujambe. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang di wilayah tersebut banyak dikeluhkan warga masyarakat pengguna jalan, lantaran keberadaan akses jalan yang kerap memakan korban.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lumajang Supratman SH, membenarkan hal itu. Menurut Supratman kepada Metasatu, pihaknya sudah mengajukan usulan perbaikan jalan dalam pembahasan Kebijakan Usulan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun 2021. Namun setelah Pemerintah Daerah mendapatkan dana PEN, perbaikan jalan yang diusulkan belum juga terealisasi.

“Dulu yang menyarankan untuk pinjam dana PEN yang realisasinya sebesar Rp. 200 milyar, saya juga ikut dalam tim anggaran. Tetapi setelah dana terealisasi, di wilayah dapil saya terutama di ruas jalan Senduro – Pasrujambe, sampai saat ini belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah, meskipun sudah saya lakukan usulan di pembahasan KUA- PPAS dan RAPBD pada tahun 2021 kemarin,” ujar Supratman, kepada Metasatu melalui pesan suara, Rabu (1/6/2022).

Ruas jalan di Kecamatan Senduro- Pasrujambe Lumajang

Meskipun usulan dalam pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD belum juga direspon, namun pihaknya terus melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Lumajang. Bahkan usulan tersebut juga dilontarkannya saat interupsi dalam Sidang Paripurna terhadap Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

“Kemudian saya tindaklanjuti dengan interupsi di Paripurna terhadap Bupati Lumajang Cak Thoriq,” tegas Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP tersebut.

Tidak hanya sampai di situ saja, dalam kegiatan Musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbangcam), Musyawarah rencana pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, usulan tentang perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah disampaikan.

“Dan di tahun 2022 ini, kami selaku wakil rakyat dari Dapil 4 khususnya Kecamatan Senduro dan Pasrujambe, kita kawal dari Musrenbangcam, Musrenbangkab sampai di RKPD, dan kita komunikasikan juga di Rencana Kerja (Renja) OPD supaya ini masuk dalam prioritas Pemerintah Daerah pada tahun 2023 mendatang,” jelas Supratman.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan bahwa, pihaknya tidak bosan – bosan untuk mengusulkan dan memperjuangkan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Lumajang dengan solusi meminjam dana PEN tersebut.

“Dan di tahun 2022 ini belum sampai untuk pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD, kita tunggu saja kabar selanjutnya,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.