JAKARTA, Metasatu.com – Klaim dukungan penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan pemerintah mendapat perlawanan balik. Setelah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengkritik pencatutan nama organisasi, kini giliran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mempertanyakan klaim pengusaha mendukung penundaan pemilu.
Saanggahan pengusaha mendukung penundaan pemilu disampiakan langsung Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Dikutip Tempo, Kamis (31/3/2022) Haryadi menampik klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa penundaan pemilu berdampak positif bagi dunia usaha dan investasi.
Hariyadi mengatakan Apindo tidak pernah diajak bicara dengan Bahlil untuk membahas dukungan terhadap penundaan pemilu tersebut. “Yang jelas kalau ngobrol-ngobrol kami enggak pernah. Sampai saat ini, kami mengikuti aturan konstitusi, aturannya seperti apa,” ujarnya.
Hariyadi berujar Apindo patuh terhadap konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Dalam undang-undang tersebut, kata dia, tak ada ruang atau celah bagi penundaan periode pemilu.
Artinya, Apindo mendukung pemilu tetap dilaksanakan lima tahun sekali. “Kalau mau ditunda ya boleh kalau mau mengikuti proses (amandemen Undang-undang). Tapi kalau Pemilu diselenggarakan (2024), itu lebih baik,” ucap Hariyadi.
Walau mengakui sikap setiap pengusaha berbeda-beda, Hariyadi mengatakan keputusan politik terhadap pemilu tidak boleh hanya bersumber dari usulan pengusaha. Dia memastikan asosiasi pengusaha tak ingin terlibat dalam dinamika polemik dari proses politik ini.
Pernyataan senada mengenai penundaan pemilu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana. Danang justru mempertanyakan pengusaha mana yang dimaksud oleh Bahlil mendukung wacana tersebut.
Danang berujar sampai saat ini Apindo tidak pernah diajak bersamuh dengan Bahlil maupun menteri lainnya yang mendukung penundaan pemilu. Sebagai pengusaha, secara pribadi, ia memandang tak ada persoalan bila pemilu dihelat sesuai jadwal.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa dikumpulkan di Istora dan menyuarakan dukungan penundaan pemilu hingga penambahan masa jabatan presiden. Namun klaim tersebut dibantah oleh pengurus Apdesi yang sah.