GHIRAH yang dipicu pertemuan antarelit partai politik (parpol) belum “membangunkan” PDI Perjuangan. Padahal ini momentum yang tepat bagi Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjajal kemampuan politiknya.
Terlepas siapa yang nantinya akan dimajukan PDIP dalam Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Puan masih masuk dalam radar sehingga harus bisa memanfaatkan momentum berswafoto dengan ketua-ketua partai dalam “pesta” yang diciptakan sendiri.
Puan harus berani meminta izin kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menggunakan posisi di partai dalam melakukan lobi-lobi politik.
Puan bisa mengambil keuntungan dari lobi politik yang dilakukan. Salah satunya untuk mendongkrak elektabilitasnya yang masih sangat rendah. Angka kecenderungan terpilihnya dari survei sejumlah lembaga selalu di kisaran 1%. Sungguh ironi mengingat Puan memiliki beberapa kelebihan.
Pertama, DNA-nya sebagai anak dan cucu presiden. Seperti diketahui, Puan putri sulung Presiden Kelima Megawati, dan cucu Presiden Pertama Soekarno. Sedang bapaknya, almarhum Taufik Kiemas adalah mantan Ketua MPR (2009-2013).
Bisa dibilang, darah politik Puan sudah mengalir sejak dalam kandungan. Kiprah Puan di dunia politik pun terentang sejak muda.
Kedua, anak ketua umum dan menjadi pengurus teras partai politik (parpol) terbesar yang telah 3 kali memenangi pemilu (1999, 2014, 2019).
Sejak Megawati mendeklarasikan PDI Perjuangan 14 Februari 1999 dan menjadi ketua umum sampai sekarang, Puan selalu berada di lingkar dalam kepengurusan partai. Saat ini Puan memegang jabatan ketua DPP.
Ketiga, siapa yang meragukan pengalaman politik Puan? Masuk ke DPR 2009, Puan sudah dipercaya memegang posisi ketua fraksi PDIP (2012).
Kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kabinet Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (2014-2019).
Puan menduduki jabatan ketua DPR setelah PDIP memenangi Pemilu 2019. Posisi ini cukup mentereng karena menjadi perempuan pertama yang memimpin lembaga legislatif yang kini beranggotakan 575 orang dari 9 partai (fraksi).
Dengan beberapa keunggulan itu, nyatanya elektabilitas Puan belum pernah bergeser dari papan bawah.
Kita tidak menafikan seringnya hasil survei berbeda dengan real count. Terlebih banyak lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik.
Tetapi mengabaikan hasil survei, terlebih yang dirilis lembaga survei nonpartisan seperti Litbang Kompas, juga tidak bijak dan cenderung emosional.
Pertanyaannya, ada apa dengan Puan? Salah satunya mungkin saja karena figur Puan masih di bawah bayang-bayang ibunya.
Dalam isu-isu besar, publik melihat keputusan politik PDIP tetap di tangan Megawati, termasuk di DPR. Demikian juga keputusan penetapan capres di mana Megawati memiliki hak prerogatif.
Namun demikian sejarah mencatat, Megawati pernah “melepas” hak istimewa itu karena tingginya elektabilitas kadernya.
Peristiwa ini terjadi ketika Megawati yang saat itu masih digadang-gadang akan nyapres, akhirnya menetapkan Ir. Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres di tahun 2014.
Salah satu penyebabnya adalah tingginya elektabilitas Jokowi. Terbukti kemudian, Jokowi sukses memenangi Pilpres 2014, dan mengulangnya di Pilpres 2019.
Sangat mungkin peristiwa tersebut terulang di Pilpres 2024. Bisa saja Megawati akhirnya menetapkan kadernya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi.
Faktor lainnya terkait kemampuan politik Puan. Jabatan-jabatan yang pernah diembannya tidak berkorelasi dengan kemampuan dan prestasi – setidaknya publik menganggapnya demikian.
Jabatan sebagai menko merupakan “hadiah” karena posisinya PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi.
Jabatan ketua fraksi dan sekarang, ketua DPR, juga sama yakni karena keputusan Megawati. Seperti diketahui, dalam UU MD3 hasil revisi, posisi ketua DPR menjadi milik partai pemenang pemilu.
Komunikasi politik juga menjadi penyebab lain yang memengaruhi elektabiltas Puan. Tentu Puan sudah banyak melakukan pertemuan informal dengan petinggi parpol lain.
Tetapi publik tentu ingin melihat Puan berkunjung ke markas “parpol tetangga” atas nama PDIP. Ini sangat penting untuk menunjukkan kepada publik dirinya tidak asyik sendiri di “rumah ibunya”.
Oleh karenanya, musim silaturahmi parpol saat ini harus dimanfaatkan oleh Puan. Kunjungan Puan ke markas Nasdem, PKB atau bahkan PKS, tentu akan menggetarkan jagat politik.
Minimal namanya menjadi sering disebut oleh media dalam konteks yang lebih positif.
Puan juga perlu segera membentuk tim sukses yang beranggotakan nonkader. Jika hal ini terganjal fatsun politik PDIP, Puan bisa mengakalinya dengan “pura-pura tidak tahu”.
Selama ini Puan terkesan hanya mengandalkan “partisipasi” kader-kader PDIP seperti pada pemasangan baliho dan pembagian bantuan sosial bergambar dirinya.
Jangan salahkan masyarakat yang apatis pada model sosialisasi jadul, terkesan monoton dan kurang inovatif.
Komunikasi dengan kelompok pekerja, mahasiswa, penggiat budaya, dll, yang terbebas dari “bau” partai perlu lebih sering digelar. Mungkin saja sudah dilakukan, tetapi gaungnya masih kurang.
Masih ada waktu bagi Puan untuk menaikkan elektabilitas. Kunjungannya ke acara Jakarta e-Prix 2022 di Ancol, bisa dijadikan titik pijak awal.
Puan berhasil mengatasi stigmasisasi “pembenci kubu sebelah” sehingga ke depan langkahnya lebih ringan kala berkunjung ke basis suara yang selama ini mungkin antipati dengan PDIP.
Akhirnya semua terpulang kepada Puan, apakah mampu mengkonversi kelebihan yang dimiliki untuk menaikkan elektabilitas atau hanya menunggu di titian yang aman.
