7 Tuntutan GMNI, dari Ibu Kota Baru hingga Kenaikan BBM

Penulis:   Yon Bayu Wahyono | Editor:  Yon Bayu Wahyono
oleh
Aksi GMNI menolak penundaan pemilu di Malang. Foto: INews

JAKARTA, Metasatu –  Kehadiran mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menarik perhatian. Kehadiran GMNI sekaligus mematahkan anggapan demo Senin 21 April 2022 dikendalikan lawan-lawan politik Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui GMN dikenal sebagai penyokong gerakan nasionalis yang sangat kental dengan jargon-jargon kampanye Jokowi dan pemerintahan saat ini. Tidak mengherankan kehadiran massa GMNI yang datang dari berbagai cabang dengan berkonvoi sepeda motor dan menyewa 25 angkot ke titik aksi di depan Istana Presiden mendapat sambutan hangat.

Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi mengaku gerah karena dalam beberapa waktu terakhir ruang publik banyak diisi oleh berbagai isu, baik yang menyangkut tentang kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, maupun hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

GMNI mengeluarkan tujuh tuntutan terhadap pemerintah, yakni mendesak Presiden Jokowi menjalankan reforma agraria sejati, menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan harga bahan pokok, menolak penundaan pemilu, menolak membebankan APBN untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru di tengah krisis dan rasio utang negara yang tinggi, menolak kenaikan PPN, serta mendesak kabinet Jokowi-Ma’ruf melakukan evaluasi dan mencopot menteri-menteri berkinerja buruk.

Khusus isu penundaan pemilu, kata Imanuel, GMNI dengan tegas harus menolak karena itu adalah tindakan inkonstitusional. “Kita harus menjaga kedaulatan konstitusi kita dijalankan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali, dan jangan sampai terjadi amandemen konstitusi hanya demi memuaskan hasrat politik segelintir elit yang haus akan kekuasaan,” kata Imanuel.

Isu penundaan pemilu, kata dia, juga berkaitan dengan postur anggaran APBN yang selama ini selalu di-refocusing untuk menghadapi pandemi Covid-19. GMNI khawatir postur APBN hanya akan menjadi bancakan bagi segelintir elit untuk menambah modal kontestasi pemilu.

Adapun terkait dengan kenaikan bahan bakar, GMNI melihat ada ‘skema licik’ karena pemerintah menaikkan harga Pertamax di satu sisi, namun membatasi ketersediaan Pertalite di sisi lain. “Masyarakat dipaksa secara bertahap untuk pindah menggunakan Pertamax,” sebut Imanuel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.