5 Fakta Dugaan Penyelewengan Dana BUMDes dan PBB Sekdes Sentul

Penulis:   Komariah | Editor:  Komariah
oleh
Kantor Kepala Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Foto : Ist

LUMAJANG, Metasatu.com — Gonjang ganjing di pemerintahan Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kian hangat diperbincangkan masyarakat hingga ramai di media sosial.

Dugaan kasus penyelewengan dana BUMDes dan PBB oleh Sekretaris Desa (Sekdes)  Sentul, M, membuat warga dan sejumlah aparat desa Sentul merasa geram karena dirugikan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMPK) DPD Lumajang.

Bahkan, Kepala Desa (Kades) Sentul merasa tidak terima dengan pembodohan, penipuan serta tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekdesnya sendiri. Kades Subur pun tidak tinggal diam, ia kemudian membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

Terbaru, pada Jumat ( 8/7/2022), Subur sebagai pelapor dan M sebagai terlapor dengan didampingi kuasa hukumnya, dipanggil Unit Tipikor Polres Lumajang untuk dimintai keterangan. Ada apa?

Berikut 5 fakta terkait dugaan penyelewengan dana BUMDes dan PBB oleh M yang berhasil dihimpun Metasatu.

1. Warga Laporkan Sekdesnya ke LSM GMPK Lumajang

Adanya dugaan penyelewangan dana BUMDes dan PBB yang dilakukan Sekdes Sentul berinisial M, membuat warga dan aparat desa Sentul mencari langkah penyelesaian dengan melaporkan hal tersebut kepada LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) DPD Lumajang.

“Ada laporan dari warga dan staf desa atas dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Sekdesnya M,” ujar Ketua GMPK DPD Lumajang Guntur Nugroho, pada Sabtu (21/6/2022).

Pembangunan BUMDes yang awalnya dikabarkan berlantai 2 ternyata fisiknya cuma lantai 1 diduga tidak sesuai RAB dan LPJ nya.

Dana BUMDES juga dipergunakan untuk menutupi PBB pada tahun 2020 sebesar Rp. 67. 803.242 tanpa adanya musyawarah dengan Kepala Desa Sentul Subur, semua atas rekomendasi Sekdes Sentul.

“Dana Desa (DD) digelontorkan untuk BUMDES tahun 2021 sebesar Rp 50.000.000 namun sampai sekarang dibekukan (BUMDes tidak operasi),” beber Guntur.

Untuk memperkuat dugaan penyelewengan dana tersebut, kata Guntur, pihaknya sudah memperoleh keterangan dari berbagai pihak diantaranya dari Kepala Desa Sentul, Subur dan pengakuan dari beberapa aparat desa seperti Ketua RT bahkan juga dari perangkat desa yang menjabat pada periode sebelumnya.

“Penyelewangan PBB di Lumajang menjadi target prioritas yang kita soroti di samping masalah lain. Satu persatu kita urai dan kita siapkan rehabilitasinya. Kita proses hukum pelakunya. Ini murni korupsi,” tegas Guntur.

2. GMPK kirimkan petisi penolakan dan pemberhentian Sekdes

Menindaklanjuti laporan dari warga desa Sentul, LSM GMPK DPD Lumajang kemudian mengirimkan petisi penolakan dan permohonan pemberhentian sekdes Sentul kepada Bupati Lumajang.

“Sudah terkirim berkas ke Bupati Lumajang beserta beberapa tembusan kepada Sekda, Inspektorat, Polres Lumajang serta Camat Sumbersuko Kabupaten Lumajang,” ujar Ketua GMPK Lumajang Guntur kepada awak media, Rabu (29/7/2022).

Surat diantar langsung oleh perwakilan warga Sentul, untuk memastikan tepat sasaran dan diambil dokumentasi penerimanya.

Dalam petisi tersebut menyertakan sekitar 150 tanda tangan terwakili oleh unsur BPD, staf desa, Kasun, RT RW , tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu kelompok tahlil, SKD, dan beberapa warga Sentul.

Dengan terkirimnya petisi penolakan tersebut warga Sentul berharap, Bupati dan para tembusan mengetahui kronologi permasalahan yang menjadi dasar penolakan dan permohonan Pemberhentian Sekdes Sentul.

“Di sinilah ekstabilitas pemerintah dipertaruhkan, kalau seorang oknum Sekdes sudah tidak diinginkan lagi oleh masyarakat apakah masih bisa dipertahankan?” tegas Guntur.

“Besar harapan seluruh lapisan masyarakat Sentul adanya tindakan tegas berupa sangsi adminitratif yaitu pemberhentian agar diproses secara hukum demi tegaknya supremasi hukum,” imbuhnya.

3. Empat Preman Datangi Kantor Desa Minta Kades Subur Cabut Laporan

Tidak terima dengan petisi penolakan dan pemberhentian jabatannya sebagai Sekdes, pada Senin (4/7/2022) sekira pukul 13.00 WIB, M diduga menyewa beberapa orang untuk mendatangi Kades Subur di Balai Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko, Lumajang. Mereka menuding Kepala Desa Subur lah yang melakukan petisi pemberhentian tersebut.

Humas GMPK Lumajang Dendik Zeldianto, yang berada di lokasi saat kejadian tersebut menjelaskan bahwa, ada 4 orang diduga suruhan Sekdes M yang datang ke Balai Desa Sentul. Mereka membawa senjata tajam terselip di pinggangnya, mereka mengamuk dan membuat onar di lokasi. Akibatnya, sejumlah perangkat desa yang saat itu sedang bertugas, sontak lari berhamburan ke luar dari kantor.

“Mereka awalnya beralibi bahas utang piutang, namun endingnya meminta Kades Subur menandatangani pernyataan pencabutan laporan ke Polres Lumajang dan meminta Kades Subur bertanggung jawab bahwa semua atas perintah nya sendiri. Hal ini tentu ditolak mentah-mentah oleh Kades Subur karena dianggap pernyataan itu membahayakan bagi dirinya,” jelasnya kepada awak media, Selasa (5/7/2022).

Karena permintaan ditolak, Sekdes Sentul diminta oleh beberapa orang yang diduga orang sewaannya tersebut untuk meninggalkan ruangan, karena mereka akan melancarkan aksinya kembali membuat keonaran di kantor desa.

Setelah dijelaskan kondisi yang sebenarnya, bahwa petisi penolakan dan pemberhentian sekdes atas keinginan warga, akhirnya mereka (beberapa orang sewaan M, red) pamit pulang dan akan melaporkan semuanya kepada Sekdes Sentul.

Kades Sentul yang merasa terancam mengatakan bahwa ini adalah penghinaan bagi Pemdes Sentul dan murni bentuk insubkordinasi bawahan kepada atasan.

Karena menurutnya, kejadiaan ini sudah kali kedua ia diintimidasi dengan kasar.

“Yang pertama didatangi ke rumah saya, sekdes dengan keluarganya ngamuk di rumah saya dan memaksa tanda tangan tapi saya tolak. Dan sekarang terulang sampai bawa orang sewaan segala,” ujar Kades Subur.

“Saya akan laporkan kejadian ini kepada pak Camat,” tegas Subur.

4. Kades Subur Laporkan Sekdesnya ke Polres Lumajang

Bola panas di pemerintahan Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang terus bergulir.

Setelah melalui rangkaian peristiwa hingga tindakan sekdesnya yang dinilai kasar dan sudah tidak bisa ditolerir, setelah melaporkan Sekdesnya ke Camat Sumbersuko, di hari yang sama, Kades Subur pun membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

Melalui pengacaranya, Anton Sujatmiko S.H M.H, Kades Subur bergerak ke Polres Lumajang, pada Selasa (05/07/2022).

Dalam pengaduan kali ini terfokus pada Subur secara personal dan jabatan Kades sebagai korban pemalsuan tandatangannya oleh Sekdesnya. Serta memberikan keterangan tidak benar untuk pencairan anggaran dalam kegiatan pembangunan.

Tentunya hal ini menambah deretan panjang catatan kasus yang dilakukan oleh Sekdes Sentul, M.

Kades subur merasa tertipu dan dibodohi oleh Sekdesnya sendiri, karena dia tidak pernah merasa dipamiti juga dilapori terkait segala pencairan anggaran, serta penggunaannya.

“Saya tidak terima dijadikan topeng sama dia (Sekdes) segala sesuatu tidak pernah melibatkan saya. Dan tidak pernah koordinasi, sekarang setelah terungkap semua, saya kaget kok sudah ada tanda tangan saya di setiap SPJ dan lain-lain,” terang Kades Subur di hadapan awak media usai melapor ke Polres.

Seharusnya pengelola anggaran dana adalah kewenangan Kades, tapi di pemerintahan Desa Sentul, dana dipegang Sekdes dan tidak ada yang tahu untuk apa dan ke mana anggaran tersebut.

“Dengan pelaporan saya ini, untuk menepis anggapan bahwa saya terlibat dalam penyelewengan dana tersebut, saya juga korban dari pemalsuan tanda tangan dan keterangan bohong dia (Sekdes). Semua sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya mas Anton Sujatmiko, biar beliau yang urus semuanya,” ungkapnya.


5. Kades Sentul, Subur dan Sekdesnya Akhirnya Dipanggil Unit Tipikor Polres Lumajang

Menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Kades Subur ke pihak Polres Lumajang, pada Selasa (5/7/2022) lalu, kemudian pada Jumat ( 8/7/2022) sekira pukul 09.00 WIB, Unit Tipikor Polres Lumajang kemudian memanggil Kades Subur didampingi kuasa hukumnya beserta seluruh staf kantor Desa Sentul dan Sekdes M didampingi kuasa hukumnya untuk dimintai keterangan.

Kuasa Hukum Kepala Desa Subur, Anton Sujatmiko SH, MH, setelah keluar dari ruang penyidikan, kepada awak media memberikan keterangan bahwa kliennya diminta hadir ke ruang unit Tipikor untuk memberikan keterangan dan pernyataan bahwa kades tidak pernah diajak kordinasi dan dilapori juga tidak pernah memberikan perintah teemasuk pelunasan PBB tahun 2020 menggunakan dana pembangunan Bumdes, semua diduga direkayasa oleh sekdesnya.

“Kades Sentul beserta bendahara dan Ketua BPD juga TPK semua telah membuat surat pernyataan di Polres bahwa mereka tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam pembangunan Kantor Bumdes serta ruang baca. Sekaligus memberikan data tambahan yang dibutuhkan oleh penyidik,” terang Anton, Jumat (8/7/2022).

Kemudian beberapa lama kemudian, Sekdes Sentul bersama kuasa hukumnya keluar dari ruangan penyidikan.

Kuasa Hukum Sekdes Sentul Wahyu SH, menjelaskan bahwa kliennya, sebagai terlapor atas pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang terkait dana Bumdes dan ruang baca juga pemalsuan data.

“Untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke penyidik, saya mendampingi sesuai surat kuasa saja, kita ikuti prosedur hukum yang ada. Yang penting klien saya sudah menunjukan kooperatif terhadap jalannya proses hukum,” jelas Wahyu.

Kanit Tipikor polres Lumajang saat dikonfirmasi awak media belum bisa memberikan keterangan apapun terkait hasil penyidikan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.